TAPUT – Kegiatan Musrenbang RKPD Tapanuli Utara tahun 2023 dengan tema ‘Sinergisitas Perencanaan Dan Percepatan Pembangunan Dalam Mewujudkan Visi Dan Misi Kabupaten Tapanuli Utara’ resmi dibuka di Sopo Partungkoan Tarutung, Senin (21/3/2022).
Pembukaan Musrenbang ini dilakukan oleh Bupati Taput Nikson Nababan, dan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provsu, Ahmad Fadly.
Kegiatan berlangsung selama dua hari mulai tanggal 21 Meret 2022 hingga 22 Maret 2022. Hari pertama diisi pemaparan dari beberapa narasumber, yakni Wirman Syafri Sailiwa, Mansyur Achmad Km dan Marja Sinurat.
Bupati Taput mengatakan, Musrenbang ini merupakan pendekatan perencanaan pembangunan secara partisipatif.
Selain itu, proses penyusunan RKPD yang ditujukan untuk mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi dengan Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan mengacu Perda No 10 tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024.
Bupati juga menyampaikan, prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 adalah peningkatan infrastruktur daerah, optimalisasi produksi, produktivitas dan nilai tambah pertanian, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.
Selanjutnya, menurunkan angka kemiskinan, peningkatan akses layanan dan kualitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana, serta event kepariwisataan yang terintegrasi dengan industri kreatif dan sektor lainnya, peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Pelaksanaan musrenbang Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022, untuk penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023, telah melalui sinergitas reses DPRD dan musrenbang kecamatan, dan pendapat dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan sehingga dapat merumuskan usulan prioritas pembangunan yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Tapanuli Utara, bantuan keuangan Propinsi dan APBN,” papar Nikson Nababan.
Bupati pun menyatakan, akan ada kebutuhan prioritas pembangunan daerah yang belum dapat terakomodir pada tahun 2023, oleh karena keterbatasan APBD Kabupaten Tapanuli Utara.
Hal ini akan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengupayakan perolehan bantuan dana pembangunan, baik dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Pusat, dan pelaku dunia usaha/perusahaan dengan program CSR.
“Menuntaskan Infrastruktur jalan dan jembatan adalah prioritas kita. Interkoneksi desa dan kecamatan. Saya juga minta semua perangkat daerah bersinergi dan meningkatkan ekselarasi kerja, dengan menciptakan terobosan-terobosan, ide-ide, dan kreativitas yang inovatif, dengan satu harapan, kekurangan sumber dana pembangunan itu tidak menjadi penghambat kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan tidak menjadi penghambat kita dalam memajukan Kabupaten Tapanuli Utara,” tegasnya.
Sementara, Gubernur Sumut melalui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Ahmad Fadly mengatakan, besarnya skala dan cakupan pembangunan daerah tentunya membutuhkan sinergitas, integrasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, sinergi perencanaan pembangunan provinsi dan kabupaten/kota, perlu ditingkatkan melalui sinkronisasi dan kolaborasi dalam bentuk kerjasama perencanaan pembangunan, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pembangunan.
“Saya berharap pelaksanaan Musrenbang RKPD ini dapat meningkatkan esensi peran publik dalam mendiskusikan berbagai hal yang sangat penting untuk perencanaan kedepan yang lebih baik,” ujar Ahmad Fadly. (JNS/r)
