JAKARTA| Jelajahnews – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menerima instruksi langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Instruksi tersebut untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap seluruh konsesi Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah jatuh tempo.
Hal itu disampaikan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/5), yang turut dihadiri oleh para menteri, wakil menteri, serta pimpinan lembaga negara.
“Pak Nusron, nanti cek dan teliti ya. Cek semua konsesi Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara,” ujar Presiden Prabowo saat memimpin rapat.
Menanggapi arahan tersebut, Menteri ATR/BPN menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan pendataan atas tanah-tanah yang masuk dalam kategori tanah telantar, khususnya lahan yang masa konsesinya telah habis dan tidak diperpanjang.
“Ini kita lihat, perintahnya adalah sudah berapa yang pernah dikasih, tapi jatuh tempo dan tidak diperpanjang. Ini yang kemudian diserahkan.
Biasanya ini masuk dalam kategori tanah telantar yang diserahkan kepada Bank Tanah,” kata Nusron kepada awak media usai rapat kabinet.
Ia menambahkan, saat ini pemerintah juga tengah mendiskusikan pemanfaatan aset Bank Tanah yang telah mencapai sekitar 40 ribu hektare.
Aset tersebut direncanakan akan digunakan untuk mendorong pembangunan nasional, mulai dari sektor industri, perumahan rakyat, hingga energi terbarukan.
“Aset Bank Tanah nanti yang sedang kami diskusikan, apakah bisa atau tidak untuk dikonsolidasikan ke dalam Danantara,” ucapnya.
Menurut Nusron, seluruh aset yang akan dimanfaatkan terlebih dahulu akan melalui kajian komprehensif sebelum diintegrasikan ke dalam program-program strategis pemerintah.
“Nanti akan kita kaji, dan kita rilis semua ada berapa yang sudah dihitung,” pungkasnya.
Sidang Kabinet Paripurna turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan serta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. (JN-Tim)
