MEDAN – Sejumlah tokoh masyarakat dan warga Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, menyampaikan aspirasi mereka kepada anggota DPRD Kota Medan Fraksi PKS, Datuk Iskandar Muda, terkait kebutuhan mendesak pembangunan Jalan Sersan Umar dan jembatan penghubung di wilayah tersebut.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa (15/04/2025), Ismet, salah satu tokoh masyarakat, menjelaskan bahwa kondisi jalan dan jembatan yang ada saat ini sudah sangat memprihatinkan dan tidak layak digunakan. Volume kendaraan yang melintas setiap harinya terus meningkat, terutama pada pagi hari saat warga berangkat kerja ke kawasan industri Medan (KIM) dan anak-anak menuju sekolah.
“Jalan Sersan Umar dan jembatan di Kota Bangun harus segera dibangun tahun ini. Kondisinya sudah tidak aman untuk dilalui. Arus kendaraan makin padat, apalagi dari warga yang bekerja di kawasan KIM dan sekitarnya,” ujar Ismet.
Ia menambahkan bahwa akses ini sangat vital bagi masyarakat Medan Utara, termasuk warga Marelan dan sekitarnya, karena merupakan jalur cepat menuju tempat kerja.
Senada dengan itu, Hardiansyah, perwakilan warga lainnya, menyebutkan bahwa pembangunan jalan dan jembatan tersebut sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun 2025. Namun, ia meminta agar DPRD terus mengawal proses pelaksanaannya.
“Ini sudah dianggarkan, tapi tetap harus dikawal ketat. Kami berharap Pak Datuk Iskandar dan Pak Zulham Efendi dari Dapil 2 bisa mendesak dinas terkait agar segera merealisasikannya,” ungkap Hardiansyah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Datuk Iskandar Muda menyampaikan apresiasinya atas kepedulian warga terhadap pembangunan di lingkungan mereka.
“Atas nama Fraksi PKS, saya berterima kasih atas kepercayaan warga. Kami melalui Komisi IV akan mendorong dan mendesak Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) untuk segera merealisasikan proyek ini,” ujar Iskandar.
Ia juga menyoroti persoalan pembebasan lahan di Jalan Sersan Umar yang hingga kini belum menemukan titik terang. Menurutnya, Pemko Medan harus segera mengambil langkah koordinatif untuk menyelesaikan hambatan tersebut.
“Karena ini menyangkut kepentingan banyak orang, saya minta Pemko melalui Dinas SDABMBK segera duduk bersama warga untuk menyelesaikan persoalan lahan, agar pembangunan bisa segera dimulai,” pungkasnya.
