JAKARTA | Jelajahnews – Komisi II DPR RI sepakati pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.442.981.052.000.
Anggaran tersebut disepakati setelah tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia (RI) Nomor 1 Tahun 2025 dalam rapat kerja yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (12/02/25).
Dalam laporannya, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menyampaikan bahwa pagu anggaran sebelum dilakukan efisiensi adalah sebesar Rp6.454.781.052.000.
Melalui upaya efisiensi yang mencapai Rp2.011.800.000.000 atau setara dengan 31,17 persen, anggaran yang tersedia kini menjadi Rp4.442.981.052.000.
“Kami jelaskan bahwa pagu kita sebelum ada efisiensi adalah Rp6.454.781.052.000. Kita mendapatkan efisiensi sebanyak Rp2.011.800.000.000 atau equivalent 31,17 persen. Sehingga dari sisa dana yang masih ada adalah Rp4.442.981.052.000,” ungkap Menteri Nusron dalam laporannya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang hadir.
Ditemui usai kegiatan, Menteri Nusron menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana agar lebih tepat sasaran, terutama dalam mendukung program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Langkah efisiensi ini juga dilakukan sebagai bagian dari refocusing anggaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Efisiensi anggaran ini baik dalam rangka refocusing. Supaya kita ini fokus pada program-program yang benar-benar prioritas pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran.
Mekanisme seperti ini dalam rangka menghapuskan ‘lemak-lemak’ yang tidak perlu. Karena kalau kita sadari, kadang-kadang ada kebutuhan yang sebenarnya berlebihan dan bisa ditekan,” ujar Menteri Nusron.
Lebih lanjut, ia menyoroti kebiasaan menggelar rapat di luar kota yang dinilai tidak selalu esensial. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN kini memanfaatkan fasilitas gedung di Cikeas yang telah dilengkapi dengan kamar tidur dan ruang rapat, sehingga biaya akomodasi dan konsumsi dapat dikurangi secara signifikan.
“Apalagi kalau kami kan saat ini sudah punya gedung di Cikeas, ada kamar tidurnya, ada ruang meeting-nya, sehingga yang biasa-biasanya full paket meeting di hotel-hotel ya kita pangkas, kita pindah ke sana, sehingga lebih murah,” imbuhnya.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyambut baik langkah efisiensi ini. Menurutnya, pemerintah memang perlu mengubah paradigma dalam manajemen anggaran agar lebih efektif dan efisien.
“Saya kira kita patut mengapresiasi pemerintah yang melakukan efisiensi anggaran. Mau tidak mau, ini harus membuat manajemen penganggaran di kementerian dan lembaga berubah.
Efisiensi anggaran ini memang memerlukan kreativitas bersama untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada,” kata Rifqinizamy.
Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang.
Kemudian, Virgo Eresta Jaya; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng.
Selain membahas efisiensi anggaran, rapat ini juga menyinggung sejumlah program strategis ATR/BPN, termasuk percepatan sertifikasi tanah dan penataan ruang yang lebih berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dalam pengelolaan anggaran agar setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
(JN-Tim)
