MEDAN – Komisi I DPRD Kota Medan memberikan dukungan penuh terhadap langkah tegas yang diambil Polres Belawan dalam mengatasi aksi tawuran yang terus berulang di wilayah Medan Utara. Tindakan tegas dinilai layak diberikan kepada para pelaku sebagai bentuk efek jera dan perlindungan terhadap masyarakat.
“Aksi tawuran yang terus berulang dan tidak berkesudahan di Medan Utara memang harus ditangani secara serius dan ditindak tegas,” ujar anggota Komisi I DPRD Medan, Romauli Silalahi, kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).
Sebagai legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Medan Utara, Romauli menyatakan bahwa masyarakat telah sangat resah akibat dampak dari tawuran, yang mengganggu aktivitas sehari-hari dan merusak rasa aman di lingkungan.
“Kali ini, kita mendorong agar kepolisian mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya dan memberikan hukuman yang tegas kepada para pelaku,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Romauli menjelaskan bahwa aksi tawuran yang kerap terjadi antar kelompok warga atau antar lorong tidak hanya disebabkan oleh konflik sosial biasa, tetapi juga dipicu oleh persoalan yang lebih mendalam, seperti kesenjangan ekonomi dan sosial.
“Banyak warga di Belawan yang menganggur karena sulit mendapatkan pekerjaan, padahal banyak perusahaan berdiri di kawasan ini. Sayangnya, kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar masih sangat minim,” katanya.
Ia juga menyoroti maraknya peredaran narkoba di wilayah Medan Utara yang membuat remaja mudah terjerat dan akhirnya terlibat dalam aksi tawuran maupun tindak kejahatan lainnya.
Sebagai mitra kepolisian, Komisi I DPRD Medan merasa memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kota Medan.
“Kami di Komisi I akan mengajak seluruh anggota DPRD Medan dan pimpinan dewan untuk menggelar pertemuan besar bersama Pemko Medan, kepolisian, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, terutama para pemilik perusahaan di Belawan,” ungkap Romauli.
Ia menegaskan bahwa keterlibatan pihak perusahaan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan warga, khususnya dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan yang layak. Namun, ia menekankan bahwa hal itu tidak menghapus kewajiban hukum terhadap pelaku tawuran.
“Pelaku tawuran tetap harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Upaya pencegahan bisa dilakukan, tapi penegakan hukum tetap harus berjalan,” tandasnya.
Di akhir wawancara, Romauli menyampaikan duka cita kepada keluarga korban yang meninggal dunia dalam kerusuhan tawuran tersebut. Ia juga menyatakan keprihatinan mendalam terhadap para korban luka-luka dan kerugian lain yang ditimbulkan.
