SIDEMPUAN – Dugaan korupsi anggaran dana Covid-19 senilai 1,28 miliar yang bersumber dari APBD Padang Sidempuan tahun 2020, ternyata ditemukan fakta baru adanya korupsi berkisar dibawah 50 juta.
Hal ini diungkapkan oleh Inspektorat Kota Padang Sidempuan, Rahmat Marzuki ketika kru media meminta tanggapannya, Senin (4/4/2022).
“Memang betul Inspektorat kota Padang Sidempuan sudah diperiksa. Dari hasil pemeriksaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dana covid-19 tahun 2020, berkisar dibawah Rp 50 juta,” ujarnya.
Dikatakannya lagi, dari pemeriksaan itu jelas sudah ada temuan, namun uang tersebut sudah dikembalikan ke kas Daerah. Ia pun menyebut untuk sanksi diserahkan sepenuhnya kepada pimpinannya dalam hal ini Walikota Padang Sidempuan.
“Dari pemeriksaan itu ada temuan, dan sudah melakukan pengembalian ke kas Daerah. Untuk sanksinya yang memberikan adalah pimpinan atau Walikota, bisa jadi pencopotan jabatan,” bebernya.
Sementara, berdasarkan surat edaran (SE) di LKPP tentang pengadaan barang dan jasa dalam hal bencana alam, disitu disebutkan bahwa pengguna anggaran sudah membayarkan pengadaan barang dan jasa kepada pihak ketiga.
Jadi, pada saat itu ia berpikir, kalau ini di tunggu dari OPD, ini bakal tidak ada yang datang. Olehnya, ia buat inisiatif dengan membuat nota ke pak Walikota dan menyiapkan surat, yang artinya inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap badan dan jasa BTT yang untuk memenuhi surat edaran ini.
Sebelumnya, Jumat (3/2020) Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan kota Padang Sidempuan RKH selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), kepada awak media mengatakan bahwa anggaran sebesar 1,15 miliar itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, yang mana dalam proses pengadaan masker dan APD tersebut atas inisiatif Kadisnaker tanpa ada regulasi yang mengatur dalam perihal pengadaan barang jasa.
RKH menyebutkan, pihaknya memproduksi masker dan APD karena terjadinya kelangkaan masker secara nasional akibat pandemi Covid-19.
Maka untuk menjawab kelangkaan itu pihaknya memproduksi masker dan APD dengan memakan biaya 1,28 miliar dengan mensurvey enam pengusaha konveksi (penjahit) sebagai rekanan dalam pengadaan. Kemudian hasil daripada survey itu berdasarkan harga dan kesanggupan modal.
“Kita produksi masker karena pada saat itu masker langka, kalau masalah biaya produksi masker dan APD untuk pencegahan Covid-19 memang anggarannya 1,28 miliar, dengan enam item jenis produk, tetapi dari yang enam tersebut biaya yang terealisasi hanya sebesar 1,15 miliar dan sisanya ada berkisar 12 juta dan itu sudah kita SILPA kan, ini adalah anggaran belanja tidak terduga,” jelas RKH Jumat (3/7/2020 lalu. (JNS/Irul)
