P.SIDIMPUAN|Jelajahnews.id- Dua tokoh pemuda, Imam Sholeh dan Muhammad Hadi Susandra kini menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Pasalnya, keseriusan mereka maju untuk mendaftar sebagai bakal calon (Balon) Wali Kota Padangsidimpuan (Psp) lewat jalur partai politik.
“Mereka ini petarung, dan siap mengikuti mekanisme tahapan penjaringan bakal calon (Balon) Wali Kota P.sidimpuan, ungkap Sekretaris Tim Penjaringan dan Pendaftaran (TPP) DPD Partai Golkar Kota P.sidimpuan, Sammy Damara, Senin (20/5/2024).
Bahkan, sambung Sammy Damara, keduanya sudah sama-sama mendaftar ke Golkar P.Sidimpuan. Kemudian juga telah mengikuti Rapat Koordinasi Tahapan Persiapan Pilkada tahun 2024 di DPD Partai Golkar Sumatera Utara.
“Mereka ini tokoh muda petarung. Tidak ‘cemen’ seperti seorang oknum pejabat tinggi itu,” sindir Sammy.
Menurut Ali Pulungan, Warga Palopat Maria bahwa beberapa bulan terakhir ada gerakan pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat dukungan tehadap bakal calon Wali Kota jalur perseorangan di tengah masyarakat.
Gerakan itu terstruktur dan melibatkan oknum-oknum pegawai negeri maupun honor. Bahkan kabar berkembang, KTP dan surat dukungan yang terkumpul sudah 26.000, melebihi syarat dukungan yang ditetapkan KPU yaitu minimal 16.121.
“Sudah tidak rahasia lagi kalau KTP dan dukungan itu akan dipakai seorang oknum pejabat tinggi kota ini mencalon Wali Kota dari jalur perseorangan. Tetapi, pada kenyataannya, oknum tersebut tak berani mendaftar ke KPU,” terangnya.
Apresiasi Keseriusan Dua Tokoh Muda Berani Mendaftar ke Golkar
Sammy sangat mengapresiasi keseriusan Imam Sholeh dan Muhammad Hadi Susandra Lubis yang penuh percaya diri dan perhitungan matang. Betul-betul menunjukkan semangat petarung demi mewujudkan cita-cita pembangunan yang terbaik bagi kota ini.
Secara terpisah, S. Tanjung, warga Kelurahan Wek II, Kecamatan Pa.sidimpuan Utara, mengaku pada awalnya belum kenal dengan Imam dan Hadi. Namun karena keseriusan kedua tokoh muda ini, ia menjadi tertarik mencari informasi tentang siapa mereka.
“Info yang saya dapat, Imam Sholeh ini seorang pengacara atau advokad muda. Hadi Susandra seorang aktivis yang telah banyak berhasil memperjuangkan hak-hak masyarakat. Beliau juga ketua salah satu partai politik,” terang Tanjung.
Terkait pengumpulan KTP dan dukungan bakal calon Wali Kota jalur perseorangan, ternyata Tanjung termasuk orang yang sudah menyerahkan copy KTP dan menanda tangani surat dukungan. Saat itu ada saudaranya yang seorang PNS yang memintanya.
“Saya serahkan tiga KTP. Saya punya, istri dan anak paling besar, kami teken juga surat dukungan itu. Tetapi dari pemberitaan yang berkembang, ternyata KPU menyatakan tak satupun yang datang mendaftar dari jalur perseorangan,” terangnya dengan raut wajah kecewa.
Hal ini benar-benar sangat mengecewakan Tanjung dan keluarga. Bahkan, ia sudah menanyakan saudaranya yang seorang PNS itu, kemana KTP mereka dipergunakan. Jawaban diperoleh, ternyata si pengumpul KTP itu juga kecewa karena merasa ditipu.
“Katanya, si bapak pejabat yang mau mendaftar calon Wali Kota dari jalur independen . Ia dan teman-temannya sesama pegawai negeri dan honor telah menjadi korban. Mereka menanggung malu, karena rata-rata sudah mengumpul 10 KTP,” sebut Tanjung.
Perintah Pimpinan Kumpulkan KTP, Alhasil Tak Jadi Daftar ke KPU
Selanjutnya wartawan menghubungi oknum PNS bermarga Hutasuhut yang memegang copy KTP milik Tanjung dan keluarga. Dengan memohon identitasnya jangan diekspos, ia membenarkan bahwa bersama teman-temannya telah diperintah pimpinanya mengumpulkan KTP.
Pimpinan di kantornya yang menyuruh minimal 10 KTP per orang. Hampir tiap hari mereka ditanyai sudah berapa yang didapat. Selain itu mereka diberi selembar surat dukungan dan wajib diperbanyak sesuai jumlah KTP yang diperoleh.
“Fahamlah ya kan, setiap kami minta copy KTP, tak ada yang gratis. Paksa jugalah keluar uang pribadi biar target 10 per orang itu tercapai. Tetapi sialnya, setelah KTP dan surat dukungan terkumpul, tak jadi juganya bapak itu mendaftar ke KPU,” kesalnya.
Pegawai Sebut Pejabatnya Bikin Susah Saja, Bahkan Pensiun Juga Dilibatkan
Saat dihubungi wartawan, oknum PNS bermarga Hutasuhut itu sedang bersama teman sekantornya dan iapun menyerahkan telepon ke temannya yang bermarga Siregar.
“Bikin susah aja pejabat yang satu itu, semua dipaksanya mengumpul KTP,” ujarnya.
Hampir semua infrastruktur pemerintahan dilibatkan mengumpul KTP dan surat dukungan. Bahkan yang sudah pensiunpun dilibatkan.
“Kan, gak ada otak juga itu namanya. Awak capek-capek, eh malah dia sia-siakan,” sebut Siregar. (JN-Irul)
