MEDAN – Fraksi Gerindra DPRD Medan minta agar perencanaan eksekutif Pemko Medan terkait serapan anggaran agar menjadi perhatian khusus. Sebab, banyak permasalahan infrastruktur dan kemiskinan belum teratasi secara sempurna.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan Haris Kelana Damanik (foto) saat menyampaikan pemandangan umum Fraksi DPRD Medan atas Renperda Kota Medan tentang Pertanggungjawaban tentang pelaksanaan APBD Tahun 2021 dalam rapat paripurna di gedung dewan, Senin (6/6/2022).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE, didampingi Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritongan, Rajudin Sagala dan HT Barumsyah. Hadir juga sejumlah pimpinan alat kelengkapan dewan dan anggota dewan lainnya. Hadir juga Walikota Medan Boby Afif Nasution, Wakil Walikota Aulia Rachman, Setwan DPRD Medan M Ali Sipahutar dan sejumlah OPD Pemko Medan.
Disampaikan Haris Kelana Damanik yang juga Ketua Komisi IV DPRD Medan, Fraksi Gerindra menilai, sangat dibutuhkan perhatian dari segi perencanaan eksekutif terkait penyerapan anggaran. Sebab Fraksi Gerindra melihat masih banyak permasalahan infrastruktur dan kemiskinan yang belum teratasi secara menyeluruh baik dari sektor pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan sosial sehingga belum terealisasi secara sempurna.
Untuk itu kata Haris diminta kepada Pemko Medan agar terus meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah khususnya terhadap pendapatan daerah. Karena jika dibandingkan pendapatan daerah Pemko Medan Tahun 2020, secara signifikan ada peningkatan pendapatan daerah di TA 2021.
Seiring dengan itu lanjut Haris, perlu dilakukan langkah-langkah yang jitu dan strategis dalam hal peningkatan pendapatan daerah Pemko Medan ke depannya. Maka itu, diminta Walikota Medan agar terus mengevaluasi pimpinan OPD jajaran Pemko Medan yang tidak mampu melakukan serapan anggaran dengan baik apalagi yang bersangkutan dikarenakan tidak mampu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
Ditambahkan Haris, kepada pimpinan OPD Pemko Medan dalam menyusun anggaran harus memperhitungkan dampak yang akan terjadi atas anggaran yang digunakan. Serta lebih teliti terhadap penggunaan anggaran sehingga jangan sampai setelah dianggarkan pada akhirnya tidak bisa dibayarkan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Dikatakan, secara umum Fraksi Gerindra menilai bahwa seluruh kinerja dinas di Pemko Medan yang lainnya juga masih stagnan. Seperti Dinas Perindustrian, Perusahaan Rumah Potong Hewan, PD Pembangunan dan dinas-dinas lainnya secara keseluruhan sangat jauh menyerap anggaran yang ada. Sehingga warga kota Medan masih belum merasakan dampak keberhasilan dinas-dinas terkait terhadap program kerjanya.(JNS)
