MEDAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan menyoroti keberadaan terminal liar dan alih fungsi trotoar yang terjadi di Kota Medan. Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PKS Abdul Latif Lubis dalam Rapat Paripurna yang beragendakan penyampaian Pendapat akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum, di gedung DPRD Medan, Senin (18/10/21).
“Pada asal 9 ayat 5 huruf (a) disebutkan setiap orang dan atau badan tidak boleh membuat atau mendirikan terminal bayangan, faktanya saat ini sangat banyak kita temukan terminal liar di Kota Medan, ” ucap Latief.
Disampaikannya, hampir sebagian besar pengusaha angkutan umum penumpang membuat terminal bayangan dan tidak menggunakan terminal yang sudah disediakan oleh Pemko Medan. Fraksi PKS berharap dengan adanya Ranperda ini tidak akan ada lagi terminal bayangan ataupun terminal liar di Kota Medan, katanya.
Tidak hanya terminal liar, Fraksi PKS juga menyoroti terkait rotoar yang beralih fungsi menjadi lahan parkir kenderaan bermotor sehingga mengganggu pengguna jalan kaki untuk berjalan. Alih fungsi trotoar di Kota Medan tersebut sudah berlangsung lama dan tidak ada penindakan dari Pemerintah Kota Medan, ungkapnya.
Dalam pendapat akhir Fraksi nya, PKS juga menekankan perlunya peran aktif dari lurah dan kepala lingkungan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Begitu juga para pelaku usaha agar tetap memperhatikan keadaan disekitarnya agar aktifitas usaha yang dilakukan tidak sampai mengganggu kenyamanan dan ketenteraman masyarakat.
Politisi Medan Utara ini berharap dengan disahkannya Ranperda ini menjadi Perda, kegiatan-kegiatan seperti ini tidak akan terjadi lagi. Kami melihat bahwa Ranperda ini sangat penting untuk segera direalisasikan. Semoga Ranperda ini nantinya dapat menjadi payung hukum dalam penegakan ketentraman dan ketertiban umum guna menciptakan suasana kondusif di Kota Medan, harapnya.(JN)
