MEDAN – Anggota DPRD Medan bersama sekretariat menerima kunjungan belajar dari SMP An-Nizam Medan, Rabu (20/11/2024) di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kota Medan.
Kunjungan belajar ini merupakan bagian dari P5 (Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila) yang merupakan bagian dari Kurikulum Merdeka yang satu diantara sub kegiatannya adalah Pilkasis (Pemilihan Ketua Osis).
Rombongan diterima anggota DPRD dari Fraksi PKS DPRD Kota Medan diataranya Bendahara Fraksi PKS DPRD Kota Medan, Zulham Efendi, S.Pd.MI, Anggota Fraksi, Hj. Sri Rezeki, A.Md, dr. H. Ade Taufiq, Sp.Og. dan Datuk Iskandar Muda, A.Md dan dari sekretariat Andres Willy Simanjuntak.
Dalam kesempatan tersebut, Zulham Effendi mengungkapkan pentingnya pendidikan politik sejak dini karena itu akan menjadi bekal bagi sebagian dari siswa-siswi sekalian yang berkeinginan untuk menjadi wakil rakyat.
“Hadirnya siswa-siswi sekalian menjadi sangat penting bagi kami, mengingat itu akan menjadi bekal awal bagi siswa-siswi sekalian yang berkeinginan untuk menjadi wakil rakyat yang bertugas mejalankan trifungsinya, yaitu membentuk perda kota medan, membahas dan menyetujui anggaran pendapatan belanja daerah kota medan dan melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Kota Medan,” ucap Zulham.
Pria yang juga merupakan tokoh pendidik di Medan Utara ini mengajak para siswa-siswa siswi untuk peduli dengan politik dan jalannya demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Medan.
“Bagi siswa-siswi sekalian, mengetahui banyak tentang politik dari saat ini menjadi awal bagi kalian untuk mendapatkan pemimpin yang baik, maka dari itu, ayo kita sama-sama peduli dengan politik, jangan acuh dengan politik dan ikutlah dalam perjalanan demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Medan ini”, kata Zulham.
Hadirnya siswa-siswi An-Nizam ini bertujuan untuk mendapatkan pendidikan politik dan bisa berdiskusi langsung dengan Anggota DPRD Kota Medan terkait demokrasi, trifungsi anggota dewan, tahapan proses persidangan di gedung dewan dan penguatan wawasan kebangsaan yang meliputi Pancasila dan Undang-Undang Dasar.
