JAKARTA – Jelajahnews – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara konsisten mendorong perbaikan kinerja di kementeriannya, terutama dalam hal pelayanan publik.
Menurutnya, peningkatan layanan bukan hanya sekadar target, tetapi sebuah tanggung jawab besar yang harus diemban oleh seluruh jajaran ATR/BPN, termasuk di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Tengah.
Masyarakat sekarang itu menghendaki sebuah pelayanan yang cepat, pelayanan yang bersih. Karena itu, Bapak/Ibu, untuk mencapai pelayanan yang cepat dan pelayanan yang bersih ini, mau tidak mau kita semua harus berubah, ujar Menteri Nusron saat memberikan pengarahan secara daring kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (03/02/2025).
Dalam arahannya, Menteri Nusron menekankan bahwa perbaikan pelayanan publik harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tidak hanya mempercepat proses administrasi pertanahan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang menangani urusan pertanahan ini.
Dua Pilar Perbaikan: Sistem dan SDM
Menteri Nusron mengungkapkan bahwa peningkatan pelayanan dapat dimulai dengan dua skema utama, yaitu perubahan sistem dan aktualisasi sumber daya manusia (SDM).
“Dua hal ini harus benar-benar konsisten. Sistem yang baik tanpa SDM yang mumpuni tidak akan berjalan dengan optimal. Begitu pula SDM yang unggul, jika tidak didukung sistem yang efisien, maka pelayanan tetap akan lambat,” tegasnya.
Ia juga menyadari bahwa kebutuhan dan ekspektasi masyarakat terhadap layanan pertanahan terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman.
“Pelayanan yang dulu menurut kita sudah keren, hari ini bisa jadi dinilai jadul. Begitu juga layanan yang kita anggap baik saat ini, 30 tahun mendatang pasti akan dinilai usang jika tidak terus diperbarui,” tutur Menteri Nusron.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi dalam pelayanan publik, agar ATR/BPN tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menyederhanakan Model Bisnis dan Digitalisasi Layanan
Dalam upaya implementasi perbaikan sistem dan SDM, Menteri Nusron menegaskan bahwa penyederhanaan model bisnis serta pemanfaatan teknologi informasi adalah kunci utama.
“Kita harus memperkuat digitalisasi layanan. Sistem harus lebih akurat, prudent, akuntabel, dan transparan. Semua ini harus selaras dengan prinsip Governance, Risk Management, dan Compliance (GRC),” jelasnya.
Digitalisasi layanan pertanahan juga diyakini dapat memangkas birokrasi yang berbelit, mengurangi potensi penyimpangan, serta mempercepat proses administrasi. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, diharapkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, transparan, dan minim kendala teknis.
Evaluasi Capaian dan Target Tahun 2025
Dalam pertemuan tersebut, yang dimoderatori oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan laporan mengenai capaian program tahun 2024 serta memaparkan target kinerja untuk tahun 2025.
Laporan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari program pendaftaran tanah, penyelesaian sengketa agraria, hingga optimalisasi layanan elektronik yang sedang diterapkan di wilayah Kalimantan Tengah. Menteri Nusron memberikan beberapa arahan strategis agar target tahun 2025 dapat tercapai dengan lebih optimal.
“Saya ingin melihat ada peningkatan nyata dari tahun ke tahun. Jangan hanya sekadar angka di laporan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Kehadiran Pejabat Tinggi ATR/BPN
Arahan Menteri Nusron ini juga turut didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN. Hadir secara daring Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; serta Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia.
Selain itu, seluruh Kepala Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajarannya juga turut hadir untuk mendengarkan arahan dan berdiskusi mengenai strategi peningkatan pelayanan di daerah masing-masing.
Dengan berbagai langkah strategis yang terus digencarkan, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk mewujudkan layanan pertanahan yang lebih profesional, modern, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kita harus membangun kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan. Dengan sistem yang baik dan SDM yang unggul, saya yakin kita bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkas Menteri Nusron. (JN/Tim)
