P.SIDIMPUAN| Jelajahnews – Dunia pendidikan kembali tercoreng oleh dugaan korupsi yang terjadi secara terang-terangan namun dibungkus sikap angkuh dan menantang.
Kali ini, sorotan tajam mengarah ke SMP Negeri 9 Padangsidimpuan, Sumatera Utara, yang diduga kuat telah memanipulasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pengelembungan jumlah siswa.
Bukan hanya indikasi penyalahgunaan, tapi juga upaya sistematis untuk menghalangi kontrol publik.
Bangsa Institute Tabagsel, lembaga yang selama ini aktif memantau integritas anggaran pendidikan, melayangkan surat konfirmasi resmi mempertanyakan dugaan mark-up atau korupsi dalam penggunaan Dana BOS dan pengelembungan jumlah siswa.
Ironisnya, surat itu tak digubris. Lebih parah lagi, pihak sekolah mengaku surat tersebut hilang padahal ada bukti tanda terima yang ditandatangani atas nama Rahmat, tertanggal 11 Maret 2025.
Bungkam, Gebrak Meja, dan Main Peran: Skandal Mulai Terkuak
Konfirmasi langsung dari awak media justru disambut drama yang tak patut dipertontonkan di lingkungan pendidikan.
Salah satunya, Eprison Simamora, awalnya menyebut dirinya sebagai Komite Sekolah, lalu dalam sekejap berubah status menjadi “penjaga sekolah.” Sebuah perubahan peran yang mengundang tanya: siapa sebenarnya yang bicara mewakili institusi ini?
Arogansi tak berhenti di situ. Pria lainnya yang juga mengaku penjaga sekolah malah menantang awak media. Dengan suara lantang dan emosi meluap, ia meninju meja dan berkata: “Sudah melapor kalian ke Kepling sini di Desa Hutaimbaru?”.
Seolah-olah sekolah negeri yang dibiayai APBN dan APBD ini adalah properti pribadi yang tak bisa disentuh sembarangan.
Bikin Lucu, Soal Dana Bos Disamakan dengan Dana “Dapur”
Sang Wakil Kurikulum pun menambahkan bumbu retorika penuh ancaman.
“Apa hak bapak mempertanyakan dapur-dapur kami? Sudah kami laporkan ke Inspektorat loh.” Tak ada sepatah pun penjelasan logis, tak ada data yang dibuka hanya gertakan dan tembok tebal ketertutupan.
Kepala Dinas: Data BOS Terbuka, Tak Perlu Ditutup-Tutupi
Beruntung, akal sehat masih hidup di pucuk pimpinan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan, Ahmad Rizki Hariri Hasibuan, S.STP., M.SP, langsung angkat suara.
Ia menyayangkan perilaku arogan bawahannya. Menurutnya, informasi penggunaan Dana BOS bersifat terbuka dan bisa diakses siapa pun, termasuk masyarakat, wartawan, dan LSM.
“Setiap pertanyaan publik adalah hak. Saya akan teruskan informasi ini ke pihak terkait, dan pastikan mereka paham bahwa Dana BOS bukan milik pribadi, tapi uang rakyat,” tegas Rizki.
Bangsa Institute: Sekolah Negeri Bukan Benteng Anti-Kritik
Sekretaris Umum Bangsa Institute Tabagsel, Solahuddin Siregar, S.Pd, mengecam keras tindakan SMPN 9 yang ia sebut telah mencoreng semangat transparansi dalam pendidikan.
“Sekolah itu bukan lembaga kebal hukum. Apalagi kalau sudah bicara soal Dana BOS—itu uang rakyat. Jika tidak ada yang disembunyikan, kenapa takut ditanya? Kenapa harus berteriak dan menyuruh media lapor ke Kepling?” ujarnya lantang.
Bangsa Institute meminta Dinas Pendidikan, Inspektorat, hingga aparat penegak hukum bertindak tegas dan memeriksa seluruh dokumen pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 9 secara terbuka dan menyeluruh.
Redaksi mencatat: Skandal ini bukan hanya soal anggaran yang diselewengkan, tapi juga tentang mentalitas yang rusak, mentalitas yang menganggap kontrol publik sebagai ancaman, bukan keharusan.
Dan selama sikap anti-transparansi ini terus dipelihara, maka cita-cita pendidikan jujur dan bersih hanyalah ilusi belaka. (JN-Irul)
