Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Langkat, M. Ansyari, menjelaskan bahwa data korban banjir sebelumnya berasal dari tim teknis pemerintah pusat. Namun demikian, pihaknya akan mengupayakan pendataan ulang untuk diajukan kembali.
"Dalam RDP ini, kami akan mencoba mendata ulang agar dapat disampaikan ke pemerintah pusat, mudah-mudahan bisa memenuhi aspirasi warga," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat, Taufik Rieza, menegaskan bahwa penerima bantuan ditentukan berdasarkan kriteria awal dari pemerintah pusat, yakni tingkat kerusakan rumah. Ia menyebut pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah kriteria tersebut.
Menurutnya, bantuan sejauh ini telah disalurkan kepada lebih dari seribuan kepala keluarga korban banjir. Meski demikian, ia mengakui adanya warga yang terdampak secara ekonomi, seperti kerusakan lahan pertanian dan hilangnya ternak, namun tidak masuk dalam kriteria penerima bantuan.
Di akhir rapat, warga menyerahkan data sebanyak 524 kepala keluarga (KK) yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Warga juga menyatakan kesiapan untuk menjalani proses verifikasi ulang terhadap data tersebut.(jns)
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan terus mempercepat sertifikasi tanah wakaf sebagai upaya memberikan kepastian hukum terhadap aset keag
Daerah
Kesibukan sebagai prajurit TNI AD tak menghalangi empat personel Yonif TP 904 Garamata Tanah Karo untuk menorehkan prestasi di arena olahrag
Daerah
MEDAN Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, menegaskan pentingnya penguatan wawasan kebangsaan dan penerapan nilainilai Pancasila dalam du
Politik
Warga Lingkungan VIII Sibulan Bulan, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, digegerkan oleh penemua
Daerah
PT Agincourt Resources (PTAR) mengembangkan program pemberdayaan masyarakat melalui Martabe Cocoa Park di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru,
Daerah
Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru pada akhir 2025 menyisakan luka mendalam bagi masyarakat. Rumah rusak, lahan pertanian t
Daerah
Komitmen memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf terus diperkuat Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan.
Daerah
Tim kuasa hukum AKP Fadlun Al Fitri, SS menyampaikan kekecewaan atas penanganan praktik permintaan uang atau pungutan liar (pungli) yang did
Hukrim
Komitmen memperkuat kolaborasi demi pelayanan publik yang semakin berkualitas kembali ditunjukkan melalui pertemuan antara Pemerintah Kota P
Daerah
terus dibangun. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, Agustina Harahap, S.T., bersama para Pejabat Pengawas menghadiri kegiatan Ser
Daerah