Hadiri Musrenbang RKPD 2027, Ketua DPRD Langkat Minta Perhatian Pemprov Sumut untuk Pengaspalan Jalan Kuala-Bahorok

LANGKAT -Pemerintah Kabupaten Langkat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Jentera Malay, Rumah Dinas Bupati Langkat beberapa waktu lalu. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang partisipatif dan berkelanjutan.

Acara tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sumatera Utara, Dr. Diky Anugerah Panjaitan serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah dan perwakilan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Sribana Perangin Angin, menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan provinsi yang dinilai mendesak untuk segera diperbaiki. Ia secara khusus menyoroti ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Kuala menuju Kecamatan Bahorok.

Baca Juga:

• Musrenbang RKPD 2027, Bobby Nasution Fokus Percepat Pembangunan Nias dan Perkuat Daya Saing Sumut

Menurutnya, ruas jalan tersebut memiliki peran strategis karena menjadi akses utama menuju kawasan wisata unggulan Bukit Lawang yang telah dikenal hingga mancanegara. Namun, kondisi jalan saat ini dinilai memprihatinkan dan belum memadai untuk mendukung mobilitas masyarakat maupun sektor pariwisata.

"Pada musim hujan, kondisi jalan berlumpur dan sulit dilalui. Sementara saat musim kemarau, debu tebal sangat mengganggu pengguna jalan," ujarnya.

Atas dasar itu, Ketua DPRD Langkat meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar memberikan perhatian serius dengan segera melakukan pengaspalan pada ruas jalan Kuala–Bahorok guna meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain persoalan infrastruktur, ia juga menekankan pentingnya realisasi pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil reses pimpinan dan anggota dewan. Ia berharap usulan tersebut dapat diakomodir oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai dengan skala prioritas pembangunan.