Rico Waas Dorong Digitalisasi Bansos di Medan, Akhiri Persoalan Data dan Ketidaktepatan Sasaran

MEDAN - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna memastikan bantuan tepat sasaran dan mengakhiri berbagai persoalan klasik yang selama ini kerap muncul di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) dalam rangka digitalisasi bansos Kota Medan di Ruang Kuala Deli, Bank Indonesia, Senin (25/5/2026).

Kegiatan tersebut diikuti pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, serta berbagai unsur masyarakat yang terlibat dalam proses pendataan dan pendampingan sosial. Melalui kegiatan itu, Pemerintah Kota Medan memperkuat langkah menuju sistem penyaluran bantuan sosial yang berbasis data, transparan, dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Rico Waas menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait penerima bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran. Menurutnya, persoalan tersebut umumnya bersumber dari data yang belum sepenuhnya valid serta masih adanya unsur subjektivitas dalam proses pendataan.

Baca Juga:

• Hadiri Festival Seni Budaya Buddhis, Rico Waas Ajak Warga Medan Tebarkan Cahaya Kebaikan dan Harmoni

"Sering kita dengar, masyarakat bertanya kenapa dia tidak dapat bantuan, sementara tetangganya yang dinilai mampu justru menerima. Ini terjadi karena data kita belum sepenuhnya valid dan transparan," ujar Rico Waas.

Ia menegaskan bahwa digitalisasi menjadi solusi utama untuk memperbaiki sistem pendataan dan penyaluran bantuan sosial. Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis data riil, pemerintah dapat menghasilkan informasi yang lebih kredibel, akurat, serta mudah dipertanggungjawabkan kepada publik.

Menurut Rico Waas, Kota Medan menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi implementasi program digitalisasi bansos setelah sebelumnya diterapkan di Kabupaten Banyuwangi. Penunjukan tersebut dinilai sebagai peluang penting untuk membangun tata kelola data sosial yang lebih profesional dan modern.

"Ke depan tidak boleh lagi ada data 'like or dislike'. Bukan karena suka atau tidak suka seseorang lalu dimasukkan sebagai penerima bantuan. Semua harus berbasis data yang riil dan terverifikasi," tegasnya.