Operator SPBU Diperiksa, Polres Tapsel Bongkar Jejak Distribusi Biosolar Subsidi di Paluta

PALUTA | Jelajahnws.id - Polres Tapanuli Selatan terus memperluas pengusutan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi jenis biosolar di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta).

Baca Juga:

• Polres Tapsel Pasang Mata di SPBU, Mafia Solar Subsidi Diingatkan Jangan Main-main

Tidak hanya memeriksa pihak pengangkut, penyidik kini mulai menelusuri rantai distribusi BBM dengan memeriksa operator SPBU, saksi-saksi, hingga menyurati PT Pertamina Regional 1 Sumbagut.

Langkah tersebut disampaikan Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yon Edi Winara melalui Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan IPTU Bontor Desmonth Sitorus pada Senin (25/5/2026), sebagai klarifikasi atas berbagai opini publik yang mempertanyakan perkembangan penanganan perkara tersebut.

Menurut IPTU Bontor, penyidik saat ini fokus mendalami seluruh alur distribusi BBM subsidi agar perkara dapat terungkap secara menyeluruh dan tidak berhenti hanya pada penangkapan di lapangan.

"Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap operator SPBU, menyurati PT Pertamina Regional 1 Sumbagut, dan memeriksa saksi-saksi terkait penangkapan BBM. Semua itu bagian dari proses pendalaman," ujarnya.

Ia menjelaskan, penyidik tidak hanya melihat barang bukti dan kendaraan pengangkut, tetapi juga menelusuri asal-usul BBM, dokumen pembelian, pihak yang melakukan transaksi, hingga kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam distribusi tersebut.

"Dalam perkara seperti ini, penyidik perlu melihat hubungan hukum antara barang bukti, pengangkut, sumber BBM, dokumen pembelian, dan alur distribusi. Semua harus dibuktikan secara cermat," jelas IPTU Bontor.

Selain itu, penyuratan kepada PT Pertamina Regional 1 Sumbagut dilakukan untuk memperkuat koordinasi serta memperoleh data dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses penyidikan.

Menurutnya, koordinasi dengan Pertamina menjadi bagian penting karena distribusi BBM subsidi memiliki sistem pengawasan dan mekanisme tertentu yang harus diverifikasi secara hukum.

"Penyidik membutuhkan data, dokumen, dan keterangan yang dapat mendukung pembuktian perkara," katanya.

Pemeriksaan terhadap para saksi juga terus dilakukan guna membuat terang dugaan tindak pidana yang sedang ditangani. Keterangan para saksi nantinya akan dicocokkan dengan dokumen, barang bukti, serta hasil pendalaman lainnya.

Karena itu, IPTU Bontor menegaskan bahwa proses hukum yang sedang berjalan tidak bisa dinilai seolah-olah mandek atau berhenti pada pihak tertentu saja.

"Tidak tepat apabila proses yang sedang berjalan dinilai seolah-olah sudah selesai atau seolah-olah ada pembiaran. Justru penyidik sedang bekerja mengumpulkan dan menguji setiap informasi agar perkara ini terang secara hukum," tegasnya.

Polres Tapanuli Selatan juga memastikan setiap informasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk terkait SPBU atau pihak tertentu yang disebut di ruang publik, akan tetap ditelaah sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Namun demikian, pihak kepolisian menegaskan seluruh proses tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah.

"Penyebutan nama SPBU atau pihak tertentu di ruang publik belum otomatis membuktikan keterlibatan pidana. Semua harus diuji melalui proses hukum," ujar IPTU Bontor.

Di akhir keterangannya, IPTU Bontor memastikan Polres Tapanuli Selatan berkomitmen memberantas praktik penyalahgunaan BBM subsidi secara profesional dan transparan.

"Setiap pelanggaran akan ditindak. Tetapi prosesnya harus berdasarkan alat bukti, bukan asumsi," pungkasnya. (JN-Irul)