Pemko Medan Raih Penghargaan Creative Financing, Terbaik II se-Sumatera

MEDAN -Pemerintah Kota (Pemko) Medan kembali meraih penghargaan tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Pemko Medan berhasil meraih peringkat kedua kategori Creative Financing (Pembiayaan Kreatif) tingkat kota se-Regional I Sumatera dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Rico dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (25/4/2026).

Usai menerima penghargaan, Rico menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menilai penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas upaya Pemko Medan dalam mengelola keuangan daerah secara efektif dan inovatif.

Baca Juga:

• Momentum Idulfitri, Pemko Medan Perkuat Soliditas Lewat Halalbihalal di Rumah Dinas Wakil Wali Kota

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel," ujar Rico.

Menurutnya, capaian tersebut tidak hanya menjadi simbol prestasi, tetapi juga menjadi pendorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

"Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Dengan PAD yang meningkat dan pengelolaan anggaran yang inovatif, pembangunan kota dapat berjalan lebih optimal dan inklusif," katanya.

Kategori Creative Financing menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya serta menciptakan inovasi pembiayaan guna mendukung pembangunan daerah.

Adapun aspek penilaian meliputi inovasi dalam pajak dan retribusi daerah, pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) dan aset daerah, pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility atau CSR), serta implementasi berbagai sistem digital, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan opini laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).