TAPSEL | Jelajahnews.id - Upaya konfirmasi dan klarifikasi yang dilakukan Aliansi Pers Anti Korupsi (APAK) Tabagsel terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Selatan justru memunculkan persoalan baru.
Baca Juga:
Surat klarifikasi resmi yang dilayangkan terkait dugaan bermasalahnya proyek irigasi dilaporkan tidak jelas keberadaannya, meski disebut telah didisposisikan ke pejabat terkait.
Surat klarifikasi tersebut ditujukan untuk meminta penjelasan Dinas PUPR atas Proyek Rehabilitasi Bendungan dan Saluran Irigasi Tapus Desa senilai Rp652 juta, yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 dan dikerjakan oleh CV Yudi Utama.
Saat dikonfirmasi awak media, salah seorang pegawai Dinas PUPR Tapanuli Selatan menyebutkan bahwa surat tersebut tidak hilang dan telah diteruskan ke Kepala Bidang (Kabid) Pengairan.
"Suratnya tidak hilang, Pak. Sudah didisposisikan ke bagian pengairan," ujarnya singkat.
Namun, keterangan berbeda justru disampaikan oleh pegawai perempuan di bagian pengairan. Ia mengaku tidak mengetahui keberadaan surat klarifikasi tersebut dan menyebut akan melakukan pencarian lebih lanjut.
"Kami cari dulu surat itu, Pak. Kalau sudah ketemu, nanti kami hubungi," ucapnya kepada awak media.
Surat Klarifikasi Tak Pernah Dijawab
Surat klarifikasi bernomor 012/AP-SK/2026, tertanggal 20 Januari 2026, hingga kini belum mendapatkan balasan tertulis maupun penjelasan resmi dari Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Selatan.
Ketiadaan respons tersebut dinilai mencederai prinsip keterbukaan informasi publik serta memicu kecurigaan masyarakat terhadap tata kelola proyek yang menggunakan anggaran negara.
APAK Tabagsel menilai, tidak adanya jawaban resmi semakin menguatkan dugaan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan proyek irigasi Tapus Desa.
Dugaan Pelanggaran Teknis Pekerjaan
Berdasarkan hasil penelusuran lapangan, pekerjaan fisik proyek irigasi tersebut diduga tidak sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi teknis.
Pekerjaan pasangan batu disebut menggunakan material batu gunung berukuran besar dan tidak seragam, serta metode pemasangan yang tidak menunjukkan pola penguncian yang baik.
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan menggelar rapat koordinasi perencanaan strategis dalam rangka penyusunan anggaran Tahun 2026, Selasa
Daerah
Upaya konfirmasi dan klarifikasi yang dilakukan Aliansi Pers Anti Korupsi (APAK) Tabagsel terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Daerah
Warga media sosial dihebohkan oleh beredarnya sebuah video yang memperlihatkan dua orang pemuda dalam kondisi mengenaskan.
Daerah
Pertanahan Kota Padangsidimpuan menyerahkan sertipikat tanah aset PT PLN (Persero) UP3 Padangsidimpuan dalam kegiatan yang berlangsung tert
Daerah
Seorang pria yang diduga mencuri uang di salah satu toko suku cadang motor di Padangmatinggi tertangkap dan diamuk masa hingga babak belur.
Daerah
PT Agincourt Resources akhirnya angkat bicara menanggapi pemberitaan terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Satuan Tugas Pene
Daerah
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan resmi mengukuhkan Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Daerah
Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Kota Padangsidimpuan mempublikasikan informasi resmi terkait syarat pendaftaran sertipikat tanah pertama
Daerah
Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padangsidimpuan mengimbau masyarakat pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya telah
Daerah
TAPSEL Jelajahnews.id Kondisi Ekosistem Batang Toru kembali menuai sorotan tajam publik menyusul bencana banjir bandang yang melanda Kec
Daerah