Kantah P.Sidimpuan Serahkan Sertipikat Aset Kemenhan, Perkuat Pengamanan Aset Negara

P.SIDIMPUAN | Jelajahnews.id- Komitmen pemerintah dalam menertibkan administrasi pertanahan sekaligus mengamankan aset negara terus diwujudkan.

Baca Juga:

• BPN P.Sidimpuan Imbau Pemegang HGB Kedaluwarsa Ajukan Konstatasi

Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan secara resmi menyerahkan sertipikat tanah aset milik Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Selasa (20/01/2026).

Penyerahan sertipikat tersebut menjadi langkah strategis dalam memastikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah negara, khususnya aset yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Pertahanan di wilayah Kota Padangsidimpuan.

Selain sebagai bentuk legalisasi, kegiatan ini juga dinilai krusial untuk mencegah potensi sengketa dan klaim pihak lain di kemudian hari.

Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan menegaskan, sertipikasi aset negara merupakan bagian dari dukungan terhadap program strategis nasional, terutama percepatan pendaftaran tanah dan pengamanan aset milik pemerintah.

Program ini bertujuan menciptakan tata kelola aset yang tertib, akuntabel, dan transparan, sekaligus memperkuat perlindungan hukum terhadap aset strategis negara.

Dengan diterbitkannya sertipikat tanah, aset Kementerian Pertahanan diharapkan memiliki kekuatan hukum yang jelas dan terdata secara administrasi.

Hal ini tidak hanya meminimalkan risiko permasalahan hukum, tetapi juga mendukung efektivitas pemanfaatan aset dalam menunjang tugas-tugas pemerintahan dan pertahanan negara.

Ke depan, Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan menyatakan akan terus memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat sertipikasi aset negara.

Langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional di bidang pertanahan yang mendorong modernisasi layanan, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui upaya berkelanjutan tersebut, Kantah Padangsidimpuan berharap pengelolaan aset negara di daerah semakin optimal, aman secara hukum, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional. (JN-Tim)