Dana Miliaran Dipertanyakan, Pokja Ekosistem Batang Toru Dinilai Gagal Cegah Bencana

TAPSEL | Jelajahnews.id - Kondisi Ekosistem Batang Toru kembali menuai sorotan tajam publik menyusul bencana banjir bandang yang melanda Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, beberapa bulan lalu.

Tragedi tersebut menelan lebih dari 85 korban jiwa dan menyebabkan sedikitnya 1.704 rumah warga rusak parah.

Peristiwa ini sekaligus membuka kembali pertanyaan lama mengenai sejauh mana efektivitas upaya perlindungan lingkungan yang selama ini diklaim telah berjalan dengan sokongan dana konservasi bernilai miliaran rupiah.

Ekosistem Batang Toru diketahui berada dalam koordinasi Pokja Perlindungan dan Pengelolaan Terpadu Ekosistem Batang Toru, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintah hingga sejumlah organisasi non-pemerintah (NGO).

Namun, kondisi di lapangan justru menunjukkan fakta yang berbanding terbalik dengan klaim perlindungan tersebut.

Alih fungsi lahan di kawasan hulu daerah aliran sungai masih terus berlangsung. Tekanan terhadap tutupan hutan semakin meningkat, sementara pengawasan dinilai lemah.

Situasi ini memunculkan dugaan kuat bahwa program konservasi yang dijalankan belum menyentuh akar persoalan kerusakan lingkungan.

Padahal, dalam kurun waktu bertahun-tahun, berbagai donor nasional dan internasional disebut telah menggelontorkan dana konservasi bernilai miliaran rupiah untuk menjaga kelestarian Ekosistem Batang Toru.

Ironisnya, alih-alih membaik, risiko bencana hidrometeorologi justru semakin tinggi.

"Jika pengelolaan ekosistem dilakukan secara efektif dan konsisten, dampak bencana seharusnya dapat ditekan.

Banjir bandang ini menjadi alarm keras bahwa ada yang salah dalam tata kelola perlindungan lingkungan," ujar seorang pemerhati lingkungan.

Kritik lebih tajam disampaikan oleh Pemerhati Lingkungan, Mbak. T. Nungnungan. Ia menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pokja, termasuk mekanisme koordinasi yang selama ini diklaim telah berjalan.

"Selama ini selalu disebut bahwa seluruh NGO di Batang Toru berada dalam koordinasi Pokja. Namun koordinasi itu lebih sering terdengar di forum dan dokumen, bukan terlihat dampaknya di lapangan," tegas Mbak Nungnungan.

Menurutnya, koordinasi tanpa pengawasan yang kuat hanya akan melahirkan program seremonial tanpa hasil ekologis yang terukur.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi penggunaan anggaran konservasi kepada publik.

"Dana miliaran itu harus bisa ditunjukkan hasil nyatanya. Jangan sampai konservasi hanya berhenti pada laporan, rapat, dan klaim keberhasilan, sementara hutan terus rusak dan masyarakat yang menanggung risikonya," katanya.

Kritik serupa juga datang dari masyarakat adat Tapanuli Bagian Selatan. Seorang tetua adat menilai kehadiran berbagai program konservasi belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Dalam ungkapan adat, ia menyampaikan, "Ulang pupu gadis alai arangan nami on, tai karejo nalai na jungada nida," yang berarti, "jangan hanya nama yang sering disebut dan dijual-jual, tetapi orang dan kerjanya tidak pernah nampak."

Ungkapan tersebut menjadi sindiran keras terhadap program perlindungan lingkungan yang dinilai lebih kuat di atas kertas dibandingkan dengan pelaksanaan nyata di tingkat tapak.

Senada dengan itu, Ketua Naposo Nauli Bulung se-Tapanuli Selatan, Abadi Rambe, menyebut generasi muda sebagai kelompok yang paling dirugikan akibat kerusakan Ekosistem Batang Toru.

"Kami mendukung konservasi, tetapi yang kami rasakan justru rasa aman berkurang, mata pencaharian terganggu, dan bencana terus berulang. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan," ujarnya.

Abadi menegaskan, generasi muda menuntut keterbukaan, pelibatan masyarakat lokal secara nyata, serta keberanian semua pihak untuk mengevaluasi dan mengoreksi kegagalan yang ada.

Tragedi banjir bandang Batang Toru kini dinilai sebagai momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Pokja Perlindungan dan Pengelolaan Terpadu Ekosistem Batang Toru.

Publik mendesak agar pengelolaan lingkungan tidak lagi menjadi sekadar jargon proyek, melainkan benar-benar berorientasi pada pemulihan ekosistem dan keselamatan warga.

Jika tidak, dana konservasi bernilai miliaran rupiah dikhawatirkan hanya akan menjadi catatan anggaran tanpa makna, sementara bencana serupa berpotensi terus berulang. (JN-Irul)