IKM-IPK Desember 2025, Kantor Pertanahan P.Sidempuan Tegaskan Layanan Bersih

P.SIDIMPUAN | Jelajahnews.id - Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan secara terbuka menyampaikan hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) periode Desember 2025.

Baca Juga:

• Demi Pelayanan Terbaik, Kantor Pertanahan Padangsidimpuan Rutin Lakukan Monev

Paparan ini menjadi wujud transparansi sekaligus cerminan keseriusan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, Agustina Harahap, S.T menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam survei tersebut.

Menurutnya, setiap penilaian, kritik, dan saran yang diberikan masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong perbaikan layanan secara berkelanjutan.

"Partisipasi masyarakat adalah kunci utama. Hasil IKM dan IPK ini bukan sekadar angka, tetapi potret nyata kualitas pelayanan kami di mata publik," ujarnya dalam press releasenya, Senin (19/01/26).

Ia menegaskan, hasil survei tersebut menjadi bahan evaluasi internal bagi instansinya untuk terus memperkuat kualitas pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, hasil survei tersebut juga menjadi pengingat bagi seluruh jajaran agar senantiasa menjaga integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

"Kepercayaan masyarakat adalah modal utama. Masukan yang disampaikan menjadi dasar kami untuk terus menghadirkan pelayanan pertanahan yang cepat, pasti, dan bebas dari praktik korupsi," tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan, Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan akan terus melakukan pembenahan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Pembenahan tersebut meliputi penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi agar layanan pertanahan semakin cepat, mudah, dan transparan.

Ke depan, komitmen menjaga integritas aparatur dan memperkuat pengawasan internal akan terus diperkuat, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi.

Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin mudah diakses, responsif, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. (JN-Tim)