Ombudsman Apresiasi Kebijakan Gubernur Sumut Gratiskan Pendidikan di Nias dan Daerah Terdampak Bencana

MEDAN -Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Herdensi Adnin, memberikan apresiasi terhadap kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang menggratiskan biaya pendidikan bagi peserta didik di wilayah Kepulauan Nias dan daerah terdampak bencana. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah responsif, berpihak pada kepentingan publik, serta menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.

Herdensi menilai kebijakan ini sangat relevan diterapkan dalam kondisi darurat dan pascabencana, ketika banyak keluarga mengalami tekanan ekonomi. Pendidikan, menurut Ombudsman, merupakan hak dasar warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara dalam situasi apa pun.

"Dalam kondisi bencana, negara justru harus hadir untuk memastikan akses pendidikan tetap berjalan dan tidak terhenti karena persoalan biaya," ujar Herdensi, Selasa (13/1/2026).

Baca Juga:

• Kesadaran Publik Meningkat, Ombudsman Sumut Catat Lonjakan Aduan Pelayanan Publik 2025

Lebih lanjut, Herdensi menyoroti praktik pungutan atau iuran sekolah yang selama ini masih kerap terjadi di satuan pendidikan negeri. Praktik tersebut dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Dalam Pasal 52 huruf (e) dan (h) disebutkan bahwa pungutan tidak boleh dibebankan kepada peserta didik atau orang tua yang tidak mampu secara ekonomi serta tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik, penilaian hasil belajar, maupun kelulusan peserta didik.

Namun, dalam praktiknya, Ombudsman menemukan bahwa iuran sekolah sering ditetapkan secara merata oleh komite sekolah dan pihak sekolah tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang tua siswa. Bahkan, dalam sejumlah kasus, iuran tersebut dijadikan prasyarat akademik.

"Masih sering ditemukan siswa yang diancam tidak dapat mengikuti ujian atau menerima hasil belajar karena belum melunasi iuran sekolah," ungkap Herdensi.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi melanggar prinsip keadilan dan berisiko menghambat akses pendidikan, terutama bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Oleh karena itu, kebijakan penggratisan biaya pendidikan di tingkat SMA dan SMK yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dipandang sebagai langkah korektif yang tepat.

Baca Juga:

• BRI Tetap Bungkam, Nasabah Kehilangan Rp579 Juta Melapor ke Ombudsman: “Saya Ini Korban, Kok Diam Saja?”

Herdensi secara khusus mengapresiasi rencana penerapan kebijakan ini secara bertahap, dimulai dari Kepulauan Nias dan wilayah terdampak bencana, sebelum diberlakukan secara menyeluruh di seluruh Sumatera Utara. Langkah tersebut dianggap realistis dan strategis, mengingat kondisi geografis dan sosial ekonomi wilayah tersebut yang membutuhkan perhatian lebih.

"Ini merupakan bentuk nyata implementasi amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran," tegas Herdensi.

Ke depan, Herdensi mendorong agar kebijakan ini diikuti dengan pengawasan yang ketat dan regulasi teknis yang jelas, sehingga pelaksanaannya benar-benar bebas dari pungutan tersembunyi. Dengan demikian, kebijakan penggratisan pendidikan ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi keberlangsungan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Utara.(jns)