Wakil Bupati Samosir Terima Tim BPK, Pastikan Pemeriksaan LKPD 2024 Berjalan Transparan

SAMOSIR -Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, menerima kunjungan Tim Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di ruang kerjanya, Senin (14/4).

Kunjungan tersebut bertujuan melakukan pemeriksaan terperinci terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2024, yang sebelumnya telah diserahkan langsung oleh Bupati Samosir Vandiko Gultom ke Kantor BPK Perwakilan Sumut di Medan pada 25 Maret 2025 lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati bersama Tim BPK mengikuti Entry Meeting serentak yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dengan 31 pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Langkat Pimpin Upacara Hari Santri Nasional 2025 di Pondok Pesantren Nurul Amal

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, yang menyampaikan dasar hukum pemeriksaan, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

"Pemeriksaan atas LKPD terdiri dari dua tahap, yaitu pemeriksaan interim dan pemeriksaan terperinci," jelas Paula. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga baik pihak pemeriksa maupun terperiksa memiliki tenggat waktu yang harus dipatuhi.

"Kami akan bekerja sesuai dengan prosedur. Harapan kami, karena sudah diatur oleh undang-undang, maka tidak ada perbedaan pemahaman mengenai proses pemeriksaan ini," tambahnya.

Lebih lanjut, Paula menekankan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan sekadar tujuan akhir, melainkan kewajiban dalam tata kelola keuangan daerah. "Pemerintah daerah yang berulang kali memperoleh opini WTP seharusnya menunjukkan peningkatan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, serta penurunan tingkat pengangguran," ujarnya.