Menteri PKP Maruarar Sirait Dorong Kepala Daerah Dukung Program Rumah Bersubsidi, Bupati Samosir Usulkan 500 Unit BSPS

SAMOSIR -Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak seluruh kepala daerah dan anggota DPR untuk berperan aktif mendorong pelaksanaan program rumah bersubsidi bagi masyarakat. Program ini merupakan bagian dari target pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah guna mengurangi backlog (kekurangan) perumahan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hunian yang layak dan berkualitas.

Ajakan tersebut disampaikan Maruarar dalam diskusi bersama pemerintah daerah dan anggota DPR yang digelar di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II Jakarta, Kamis (31/7). Kegiatan itu turut dihadiri Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Sabam Rajagukguk, Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Hutabarat, Bupati Toba Effendi Napitupulu, Bupati Pakpak Barat Franc Bernhard, dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Junita Rebeka Marbun.

Turut mendampingi Menteri PKP, Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Komisioner BP Tapera.

Dalam kesempatan itu, Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom menyampaikan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir untuk mendukung suksesnya Program 3 Juta Rumah. Ia juga mengusulkan pembangunan 500 unit rumah dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan total nilai sekitar Rp10 miliar. Usulan tersebut diserahkan secara langsung kepada Menteri PKP.

"Kami siap mendukung penuh program nasional ini dan berharap Kementerian PKP memberikan dukungan agar pelaksanaannya tepat sasaran serta sesuai regulasi," ujar Vandiko.

Bupati Vandiko menegaskan bahwa kebutuhan rumah layak huni di Kabupaten Samosir masih cukup tinggi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pegawai non-ASN. Karena itu, dukungan pusat dinilai sangat penting untuk mempercepat pembangunan perumahan rakyat.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah daerah dalam mempercepat realisasi program tersebut. Ia mendorong pemanfaatan aset tanah milik pemerintah daerah untuk pembangunan rumah bersubsidi bagi pegawai dan masyarakat.