Pemkab Samosir Siap Dukung Pemeriksaan BPK Demi Tata Kelola yang Transparan

SAMOSIR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara, yang mulai melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) tahun 2024 dan semester I tahun 2025.

Pemeriksaan tersebut ditandai dengan pelaksanaan Entry Meeting Serentak Tim Pemeriksaan Semester I Tahun 2025 se-Sumatera Utara, yang diikuti oleh Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk, didampingi Sekretaris Daerah Marudut Tua Sitinjak, para asisten, serta sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkab Samosir.

Kegiatan yang digelar di Kantor Bupati Samosir itu dibuka secara daring oleh Kepala BPK Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, Selasa (2/9/2025). Dalam arahannya, Paula menekankan pentingnya integritas selama proses pemeriksaan.

Baca Juga:

• Pemkab Samosir Matangkan Persiapan Event Internasional Trail of The Kings 2025

"Tim pemeriksa wajib bekerja secara independen dan profesional. Kami tidak ingin ada pemberian fasilitas, uang, atau barang dalam bentuk apa pun. Yang kami butuhkan hanyalah dokumen dan informasi yang lengkap," ujarnya dengan tegas.

Pemeriksaan kepatuhan di Kabupaten Samosir akan berlangsung selama 20 hari, terhitung mulai 1 hingga 20 September 2025. Tim BPK dipimpin oleh Hendro Palmer Siahaan, yang dalam kesempatan tersebut menyerahkan surat tugas resmi kepada Wakil Bupati Samosir.

"Kami berharap kerja sama dari seluruh perangkat daerah agar pemeriksaan berjalan efektif dan sesuai jadwal," kata Hendro.

Wakil Bupati Ariston menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut dan menegaskan bahwa Pemkab Samosir siap bersikap transparan dalam setiap proses pemeriksaan.

"Kami siap bekerja sama dan terbuka terhadap seluruh tahapan pemeriksaan. Kami berharap hasilnya memberikan rekomendasi positif demi perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan," ujar Ariston.

Ia menambahkan, dukungan terhadap BPK bukan hanya bentuk kepatuhan administratif, tetapi juga komitmen moral pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

"Kami ingin pemeriksaan ini menjadi momentum memperkuat integritas birokrasi di Samosir," pungkasnya.

Entry Meeting serentak ini juga diikuti seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara sebagai bagian dari agenda nasional pengawasan pengelolaan keuangan daerah oleh BPK.