LANGKAT -Ratusan tenaga kesehatan yang tergabung dalam Aliansi R4 bersama guru honorer dari Aliansi R3 mendatangi DPRD Kabupaten Langkat untuk beraudiensi pada Rabu (30/7/2025). Audiensi diterima langsung oleh Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin, Wakil Ketua DPRD Antoni, dan Ketua Komisi II Sedarita Ginting.
Muliana Sitepu, juru bicara Aliansi R4, menyampaikan harapan agar para tenaga kesehatan tetap dapat bekerja dengan skema paruh waktu. Menurutnya, skema tersebut penting agar mereka tetap terdata resmi dalam sistem pemerintahan, terutama menjelang penutupan pendataan tenaga non-ASN pada September 2025.
"Kami berharap DPRD Langkat bisa mendorong dan mengusulkan aspirasi kami ke pemerintah pusat, khususnya Kementerian PAN-RB, sebelum batas waktu pengusulan ditutup," ujar Muliana.
Baca Juga:Dari pihak Aliansi R3, permasalahan yang diangkat adalah status guru honorer jika diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Mereka mempertanyakan kejelasan aturan karena skema paruh waktu untuk guru dianggap belum tersedia.
Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Langkat, Syafriansyah, menjelaskan bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu diatur dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025. Namun, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. "Berdasarkan aturan, pengadaan PPPK paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024," jelasnya.
Ia menambahkan, kebutuhan ASN di Pemerintah Kabupaten Langkat disesuaikan dengan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Langkat Antoni meminta BKD bekerja sama dengan Bagian Organisasi Setdakab Langkat untuk melakukan pemetaan kebutuhan ASN. "Terkait belum adanya juknis, BKD harus jemput bola ke pusat. DPRD siap mendampingi," tegas Antoni.
Ketua DPRD Sribana Perangin Angin menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal aspirasi tenaga kesehatan dan guru honorer. "Kami memahami keresahan dan harapan rekan-rekan. DPRD akan berupaya semaksimal mungkin menjadi jembatan agar aspirasi ini dapat ditindaklanjuti," ujarnya.
Polres Dairi Lakukan Sertijab Kasat Lantas dan Kapolsek, Ini Pesan Kapolres
Daerah
Dengan langkah tegas, Ka KPLP M. Nurdin Tanjung bersama tim pengamanan menyusuri jalur sempit di area branggang, memastikan setiap sudut lap
Daerah
PT Agincourt Resources Tambang Emas Martabe kembali memantapkan langkahnya dalam pembinaan seni dan budaya daerah melalui Sanggar Seni Sopo
Daerah
Gerimis kecil yang membasahi Kota Padangsidimpuan pada Jum&039at pagi (10/10/2025) tak menyurutkan langkah para personel Satlantas Polres Padan
Daerah
Palembang Jelajahnews.id Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pelay
Daerah
Polres Padangsidimpuan akhirnya buka suara menanggapi pemberitaan salah satu media online yang menyebut adanya dugaan penganiayaan terhadap
Daerah
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan untuk pejabat str
Daerah
Kasat Reskrim Polres Padangsidimpuan, AKP Hasiholan Naibaho, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin kunjun
Daerah
Dalam rangka menindaklanjuti perintah lisan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, serta perintah harian Direktur Jenderal Pem
Daerah
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda ) Sumatera Utara (Sumut) Irjen Whisnu Hermawan Februanto menerbitkan surat keputusan mutasi bagi sejumlah
Hukrim