LANGKAT -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat bersama Pemerintah Kabupaten Langkat menyepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati Langkat pada rapat paripurna di Gedung DPRD, Kamis (7/8/2025).
Dalam nota kesepakatan dijelaskan bahwa perubahan APBD 2025 didasarkan pada penyusunan KUPA-PPAS, meliputi rencana pendapatan, belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan, serta rencana pembiayaan daerah.
Hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Langkat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati pendapatan daerah bertambah Rp494,31 miliar, dari semula Rp2,12 triliun menjadi Rp2,61 triliun. Untuk belanja daerah, terjadi penambahan Rp543,83 miliar sehingga total belanja setelah perubahan mencapai Rp2,66 triliun. Sementara itu, pembiayaan netto tercatat sebesar Rp46,52 miliar.
Baca Juga:Bupati Langkat, H. Syah Afandin, menyampaikan apresiasi atas kerja sama DPRD yang telah membahas KUPA-PPAS dengan semangat kemitraan.
"Perubahan APBD dilakukan karena adanya perkembangan asumsi kebijakan umum anggaran, pergeseran anggaran antar organisasi, antar program, maupun antar jenis belanja. Selain itu, juga karena adanya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah," jelasnya.
Ia menambahkan, sejumlah pos anggaran baru yang dialokasikan antara lain untuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), belanja CPNS dan PPPK 2024, serta penyesuaian pos-pos belanja yang belum berdampak signifikan pada pelayanan publik.
Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin Angin, yang memimpin rapat paripurna, meminta pemerintah daerah segera menyampaikan Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut.
Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara terkait pengangkatan Yusuf Siregar sebagai anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mel
Daerah
Aksi kejarkejaran sekitar 100 meter mewarnai penangkapan seorang pria yang diduga membawa narkotika jenis sabu di Jalan Sudirman, Kota Pada
Daerah
MEDAN Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) Kota Medan resmi membuka rangkaian pembinaan dan perlombaan Pesp
Daerah
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Padangsidimpuan memanen 200 kilogram kangkung dari kebun Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) di seki
Daerah
Wali Kota Medan, Rico Waas, secara resmi melantik Antonius Devolis Tumanggor sebagai Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani
Politik
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan mendorong percepatan layanan peralihan hak atas tanah melalui sistem
Daerah
Tim kuasa hukum Sarah Sagala menyoroti sejumlah kejanggalan dalam perkara sengketa tanah yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri
Hukrim
Rekaman suara yang dinarasikan sebagai percakapan Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan terkait persoalan perambahan hutan beredar di media
Daerah
Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan memperkuat sinergi dengan Kepolisian Resor (Polres) Padangsidimpuan dalam mendukung pelayana
Daerah
Persoalan pertanahan membutuhkan kerja bersama. Berangkat dari semangat itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, Agustina Harahap
Daerah