Ia menambahkan, DPRD belum menemukan dasar regulasi terkait pemotongan TPP. Untuk itu, pihaknya berencana mengundang Dinas Kesehatan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) guna memberikan penjelasan resmi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat dr. Juliana memastikan tidak ada kebijakan pemotongan TPP bagi ASN Nakes.
"TPP tetap berjalan sesuai Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024. Memang ada anggaran sekitar Rp13 miliar yang sedang disiapkan untuk tenaga paruh waktu, tetapi hal itu tidak akan mengurangi hak ASN Nakes yang sudah ada," jelas Juliana.
Komisi II DPRD Langkat mengapresiasi sikap para nakes yang menyampaikan aspirasi secara terbuka tanpa mendiskreditkan pihak lain. "Kami akan mengawal aspirasi ini dan memastikan informasi yang benar tersampaikan ke seluruh puskesmas. Yang terpenting, pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan," kata Sedarita.
Perwakilan Nakes pun berterima kasih atas perhatian DPRD dan Dinas Kesehatan. Mereka berharap komitmen tersebut dapat menjamin keberlangsungan TPP di masa mendatang.
Polres Dairi Lakukan Sertijab Kasat Lantas dan Kapolsek, Ini Pesan Kapolres
Daerah
Dengan langkah tegas, Ka KPLP M. Nurdin Tanjung bersama tim pengamanan menyusuri jalur sempit di area branggang, memastikan setiap sudut lap
Daerah
PT Agincourt Resources Tambang Emas Martabe kembali memantapkan langkahnya dalam pembinaan seni dan budaya daerah melalui Sanggar Seni Sopo
Daerah
Gerimis kecil yang membasahi Kota Padangsidimpuan pada Jum&039at pagi (10/10/2025) tak menyurutkan langkah para personel Satlantas Polres Padan
Daerah
Palembang Jelajahnews.id Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pelay
Daerah
Polres Padangsidimpuan akhirnya buka suara menanggapi pemberitaan salah satu media online yang menyebut adanya dugaan penganiayaan terhadap
Daerah
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan untuk pejabat str
Daerah
Kasat Reskrim Polres Padangsidimpuan, AKP Hasiholan Naibaho, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin kunjun
Daerah
Dalam rangka menindaklanjuti perintah lisan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, serta perintah harian Direktur Jenderal Pem
Daerah
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda ) Sumatera Utara (Sumut) Irjen Whisnu Hermawan Februanto menerbitkan surat keputusan mutasi bagi sejumlah
Hukrim