DPRD Langkat Tetapkan Ranperda Penyertaan Modal BUMD Masuk Propemperda 2025

LANGKAT -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroda Langkat Setia Negeri (LSN) ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025. Penetapan dilakukan melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Langkat, Jumat (12/9/2025).

Keputusan itu dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD Langkat Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Nomor 35 Tahun 2024 mengenai Propemperda Kabupaten Langkat Tahun 2025. Naskah keputusan dibacakan oleh Sekretaris DPRD Langkat, Basrah Pardomuan.

Dengan masuknya Ranperda Penyertaan Modal, total terdapat delapan Ranperda yang masuk dalam Propemperda 2025, yakni:

Baca Juga:

• Pansus RPJMD DPRD Langkat Audiensi dengan Bupati Bahas Rancangan 2025–2029

Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2005 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMD);

Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan PT Langkat Setia Negeri;

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Ketahanan Pangan;

Perlindungan Perempuan dan Anak;

Pengembangan Desa Wisata;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029;

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroda Langkat Setia Negeri.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Langkat, Sedarita Ginting, SH, MH, menjelaskan, penyertaan modal daerah merupakan instrumen penting untuk memperkuat permodalan badan usaha milik daerah (BUMD), meningkatkan kinerja usaha, memperluas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Dengan dukungan permodalan yang memadai, BUMD Langkat Setia Negeri diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan pendapatan asli daerah, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal," ujar Sedarita dalam laporannya.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin Angin, dan dihadiri Wakil Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya.(jns)