Bupati Asahan Hadiri Musrenbang RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 Sumut, Dukung Penuh Sinergi Pembangunan Daerah

ASAHAN -Bupati Asahan, H. Taufik Zainal Abidin Siregar, menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Utara 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumut 2026 yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Senin (5/5/2025).

Acara yang dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mendapat dukungan penuh dari Bupati Asahan. Menurutnya, forum Musrenbang ini merupakan momentum strategis dalam menyusun arah pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

"Kami berharap Musrenbang ini mampu menghasilkan rencana pembangunan yang tepat sasaran dan memberi manfaat besar bagi masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Asahan," ujar Bupati Taufik di sela kegiatan.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Asahan Lantik Dua Pejabat Disdukcapil, Tekankan Integritas dan Profesionalisme

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan kebijakan pembangunan ke depan. Dalam semangat gotong royong, Bupati mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi guna mewujudkan visi Kabupaten Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan.

Gubernur Sumut, Bobby Nasution, dalam sambutannya menargetkan nilai investasi masuk ke Sumatera Utara sebesar Rp100 triliun per tahun sebagai salah satu strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Jika investasi berjalan dengan baik, maka indikator makro lainnya akan turut meningkat. Perusahaan akan dibuka, lapangan kerja tercipta, pengangguran menurun, dan PDRB per kapita meningkat," jelas Bobby.

Selain investasi, Bobby juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi, salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kolaboratif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, potensi daerah seperti migas di Langkat atau tambang emas di Mandailing Natal bisa dikelola secara profesional untuk menciptakan keuntungan daerah, membuka lapangan kerja, dan menambah PAD.

"BUMD bersama bisa menjadi sumber profit, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membagi dividen, dan tentunya meningkatkan PAD," tegasnya.

Dalam forum Musrenbang tersebut, Gubernur juga menyampaikan sejumlah target indikator makro pembangunan Sumut 2025–2029:

Pertumbuhan ekonomi dari 5,03% menjadi 7,6%

PDRB per kapita dari Rp73,57 juta menjadi Rp115,3 juta

Kontribusi PDRB provinsi dari 5,21% menjadi 5,30%

Tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,60% ke kisaran 4,74–5,20%

Tingkat kemiskinan dari 7,19% menjadi 2,82–3,82%

Indeks modal manusia dari 0,53 menjadi 0,59

Indeks gini turun dari 0,306 ke 0,287–0,291

Indeks kualitas lingkungan hidup dari 73,96 menjadi 77,87

Penurunan emisi gas rumah kaca dari 1% menjadi 18,52%

Selain pemaparan rencana pembangunan, turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Sumut dan sejumlah mitra strategis, antara lain:

MoU dengan BPS terkait sinergi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan statistik sektoral di Sumut

MoU dengan KEK Sei Mangkei, PT Kawasan Industri Nusantara, dan BPJS Ketenagakerjaan tentang pengelolaan tenaga kerja di KEK Sei Mangkei 2025–2026

MoU dengan Kemenkumham terkait penanganan masalah hukum melalui pendekatan keadilan restoratif di Sumut

Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen bersama antara Pemprov Sumut dan Pemkab Asahan dalam membangun daerah secara terukur, kolaboratif, dan berbasis data.