Bupati Langkat Terima Kunjungan Banggar DPRD Sumut, Bahas Dukungan Fiskal dan Percepatan Pembangunan

LANGKAT - Bupati Langkat, H. Syah Afandin, S.H., bersama Wakil Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Utara, di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Senin (19/5/2025). Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk membahas dukungan fiskal provinsi dan sinergi percepatan pembangunan di Kabupaten Langkat.

Rombongan dipimpin oleh Gusmiyadi, S.E., dan turut hadir sejumlah anggota DPRD Sumut, antara lain, H. T. Milwan, Jumadi, Hendra Cipta, Meryl Rouli Saragih, Meriahta Sitepu, Makmur Marpaung, Mikakl T. Parlindungan Purba, Hariyanto.

Dalam sambutannya, Bupati Syah Afandin mengucapkan selamat datang kepada seluruh rombongan dan menyampaikan harapannya agar kunjungan ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat Langkat. Ia juga memaparkan gambaran umum Kabupaten Langkat sebagai kabupaten terluas di Sumut dengan:

• 
  

  Luas wilayah: 6.262,29 km²

  
  


• 
  

  Garis pantai: 110 km

  
  


• 
  

  23 kecamatan, 240 desa, 37 kelurahan

  
  


• 
  

  Jumlah penduduk: 1.078.676 jiwa

  
  

Bupati juga menyampaikan capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Langkat tahun 2024,yakni, Tingkat kemiskinan: 9,4%, dengan 58.045 penduduk dalam kategori miskin ekstrem (0,5%), Pertumbuhan ekonomi: 4,98%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 74,85, Rata-rata lama sekolah: 8,74 tahun, Harapan lama sekolah: 13,28 tahun, Usia harapan hidup: 74,39 tahun, Tingkat pengangguran terbuka: 6,08%.

Bupati menekankan pentingnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) untuk membantu pencapaian target pembangunan strategis dan prioritas nasional, khususnya penurunan angka kemiskinan menjadi 4,90%.

“Penyaluran bantuan keuangan provinsi sangat kami butuhkan, mengingat keterbatasan fiskal daerah dalam membiayai program-program strategis,” ujar Afandin.

Bupati juga menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak yang masih menjadi tantangan pembangunan di Langkat, Rehabilitasi 20.444 unit rumah tidak layak huni, Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 21.000 pekerja rentan (baru 12.250 tercover), Universal Health Coverage (UHC): saat ini baru 72% peserta aktif BPJS Kesehatan dari target 80%.

Afandin juga menyoroti persoalan akses infrastruktur, terutama kondisi jalan yang mendukung konektivitas antarwilayah dan pengembangan potensi daerah. Dari 1.561,3 km total panjang jalan kabupaten, hanya 62,44% dalam kondisi mantap.

“Kami memohon perhatian terhadap ruas jalan provinsi menuju kawasan pariwisata strategis seperti Bukit Lawang dan Tangkahan yang saat ini mengalami kerusakan berat,” tambahnya.

Ia juga menegaskan pentingnya dukungan dalam penguatan sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, dan perkebunan, yang membutuhkan sarana transportasi memadai sebagai bagian dari strategi hilirisasi produk.

Kunjungan ini menjadi sarana strategis untuk menyampaikan aspirasi daerah secara langsung kepada DPRD dan TAPD Provinsi Sumatera Utara. Diharapkan, hasil dari pertemuan ini mampu memperkuat komitmen bersama dalam mendorong percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Langkat.(jns)