Kepala Kejaksaan Negeri Asahan, Basri G, SH., MH, dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendukung misi Asta Cita Presiden RI, khususnya poin ke-7 mengenai penguatan reformasi hukum dan pemberantasan korupsi serta narkoba. Sosialisasi ini juga menjadi tindak lanjut dari program Jelajah Adhyaksa, sebuah inisiatif Kajari Asahan untuk memperkenalkan peran Kejaksaan secara luas kepada masyarakat.
Dalam paparannya, Kajari Asahan memaparkan bahwa salah satu inovasi unggulan Kejaksaan RI adalah program “Jaga Desa” atau Jaksa Garda Desa, yang merupakan bentuk pengawasan, pendampingan, dan pengawalan terhadap pengelolaan Dana Desa.
“Melalui aplikasi Jaga Desa, hasil kerja sama dengan Kementerian Desa PDTT, kita bisa memastikan penyaluran Dana Desa berjalan tepat guna dan terhindar dari risiko hukum,” ujar Basri.
Aplikasi ini diharapkan menjadi sarana kolaboratif antara aparat penegak hukum dan pemerintah desa untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kesadaran hukum masyarakat desa.
Dalam sambutannya, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menegaskan bahwa program ini sejalan dengan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2023, yang menekankan pentingnya pengawasan Dana Desa dan edukasi hukum masyarakat.
“Program Jaga Desa adalah upaya penting dalam meminimalkan potensi pelanggaran hukum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan mencegah penyalahgunaan narkoba di desa,” ujar Bupati.
Bupati juga menyampaikan apresiasi atas sinergi antara Pemkab Asahan dan Kejaksaan Negeri Kisaran dalam membangun pemahaman hukum yang seragam di lingkungan pemerintah desa.
Anggota Komisi III DPR RI, Dr. Hinca Panjaitan, menyampaikan apresiasi atas inovasi Kejaksaan Asahan dalam membangun sistem digital pengawasan Dana Desa. Ia menegaskan bahwa aplikasi Jaga Desa dapat menjadi pelindung bagi kepala desa dari risiko penyimpangan hukum serta sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba.
Di akhir sambutannya, Hinca juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melestarikan satwa Trenggiling melalui gerakan “Save Trenggiling” sebagai bentuk tanggung jawab ekologis bersama.
Kegiatan ditutup dengan Launching Program Jaga Desa dan PEKAN (Persaudaraan Kepala Desa Anti Narkoba) Asahan, yang ditandai dengan penekanan tombol virtual oleh Bupati, Anggota DPR RI, dan unsur Forkopimda. Acara juga disertai dengan penyerahan SK PEKAN kepada Kepala Desa Tanjung Alam, serta penyerahan Akta Kelahiran dan Sertifikat Tanah.
Sebagai bentuk apresiasi, dilakukan juga penyerahan plakat penghargaan dari:
Kajari Asahan kepada Anggota Komisi III DPR RI dan Bupati Asahan
Bupati Asahan kepada Anggota Komisi III DPR RI dan Kajari Asahan
Anggota Komisi III DPR RI kepada Bupati Asahan dan Kajari Asahan
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Aksi pencurian dengan kekerasan (curas) menggunakan senjata tajam kembali menggegerkan warga Kota Padangsidim
Daerah
Gelombang mutasi kembali terjadi di jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
Daerah
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan menggelar rapat pembahasan penyelesaian tunggakan sekaligus percepatan penyerahan Program Pendaftaran
Daerah
Pelayanan publik yang cepat, transparan, dan ramah kembali ditunjukkan Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan.
Daerah
Bukan sekadar rapat biasa, pembahasan tata ruang di Kota Padangsidimpuan kali ini jadi ajang &ldquobedah kasus&rdquo demi memastikan setiap jengkal la
Daerah
Pemandangan tak biasa terlihat di wilayah Kecamatan Arse. Polisi yang biasanya identik dengan seragam dan tugas keamanan, kali ini turun lan
Daerah
Polemik dugaan pungutan dalam program &ldquokelas tambahan&rdquo di SMP Negeri 1 Padangsidimpuan terus menjadi perhatian publik.
Daerah
Pembelaan terhadap program &ldquokelas tambahan&rdquo di SMP Negeri 1 Padangsidimpuan yang disampaikan mantan pengurus komite sekolah, Mahyudin Sirega
Daerah
Suasana tenang di Desa Sialogo, Kecamatan Angkola Barat, mendadak berubah mencekam. Warga digegerkan oleh penemuan jasad seorang pria dewasa
Daerah
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.
Daerah