TAPSEL | Jelajahnews.id - Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel) AKBP Yon Edi Winara menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Ia memastikan, kehadiran kepolisian bukan hanya menjaga situasi agar tetap kondusif, tetapi juga memberi dukungan penuh terhadap langkah pemerintah daerah dalam mencari solusi yang adil dan permanen.
"Polri selalu hadir untuk masyarakat. Kami pastikan setiap upaya penyelesaian masalah berjalan tertib, aman, dan tidak menimbulkan keresahan," tegas Kapolres usai menghadiri rapat koordinasi bersama Forkopimda, ATR/BPN, pihak TPL, serta sejumlah instansi terkait, Sabtu (13/09/2025).
Ia menekankan, kepolisian juga berperan memastikan setiap proses penyelesaian konflik tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, sehingga stabilitas dan keamanan daerah tetap terjaga.
Rapat koordinasi itu membahas 4.577 hektare (Ha) lahan yang telah keluar dari konsesi TPL dan berstatus Area Penggunaan Lain (APL). Namun hingga kini, masyarakat masih terkendala memperoleh sertifikat hak milik (SHM) karena adanya keraguan di pihak BPN.
Kapolres menegaskan, pihaknya siap mendukung langkah Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu yang mendorong penyelesaian persoalan ini secara legal.
"Tugas kami menjaga keamanan. Tapi dalam konteks ini, kepolisian juga menjadi bagian dari Forkopimda yang mengawal kebijakan pemerintah daerah agar benar-benar berpihak pada rakyat," ujarnya.
Bupati Gus Irawan sebelumnya menyebut, dua kesimpulan dicapai dalam rapat koordinasi. Pertama, lahan APL di luar izin konsesi TPL harus dikelola masyarakat dengan legalitas penuh dari BPN.
Kedua, Hutan Produksi yang sudah lama digarap warga akan diselesaikan melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Menurut Kapolres, langkah tersebut sejalan dengan upaya menjaga ketertiban masyarakat.
"Jika tanah masyarakat sudah memiliki legalitas jelas, otomatis potensi konflik akan berkurang. Inilah yang ingin kami jaga, supaya pembangunan di Tapsel berjalan lancar," kata AKBP Yon Edi Winara.
Ia juga menegaskan kepolisian akan mengawal tahapan lanjutan, termasuk pendataan untuk program TORA hingga penerbitan sertifikat tanah bagi warga.
"Kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah, BPN, dan semua pihak terkait. Prinsipnya, masyarakat harus tenang, pembangunan harus jalan," pungkasnya. (JN- Irul)
tengah situasi darurat akibat banjir dan longsor yang melanda Kecamatan Sipirok dan sekitarnya, jajaran Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) kem
Daerah
Saat ribuan warga berjibaku memulihkan diri dari banjir bandang dan longsor, sejumlah pengecer BBM justru memilih jalan paling memalukan den
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan resmi melantik dan mengambil sumpah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama Fanni Damara Arif, S.
Daerah
Warga Lingkungan IV, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat di aliran Sungai Batan
Belum selesai warga memulihkan diri dari bencana banjir yang menerjang beberapa hari terakhir, Kelurahan Sayur Matinggi di Kecamatan Sayur M
Peristiwa
PT Agincourt Resources (PTAR), pengelola Tambang Emas Martabe, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap warga yang terdampak bencana banji
Daerah
PT Agincourt Resources (PTAR), pengelola Tambang Emas Martabe, menyampaikan belasungkawa mendalam kepada para korban bencana banjir dan long
Kerja sama sister province antara Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Provinsi Hainan, Tiongkok, segera memasuki tahap final.
Daerah
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah
Daerah
Gardu Induk PLN Sibolga dilaporkan tenggelam setelah kawasan itu diterjang banjir dan longsor hebat, memicu pemadaman total serta melumpuhka
Daerah