Ia juga mendorong kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan Badan Wakaf, organisasi kemasyarakatan Islam, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyukseskan target tersebut.
Menurutnya, kerja sama lintas sektor sangat penting mengingat sebaran tanah wakaf yang tersebar luas di berbagai daerah.
Rakernas BWI dinilai sebagai momentum strategis untuk menyatukan langkah dan merumuskan strategi percepatan sertipikasi tanah wakaf secara nasional.
Diharapkan, forum ini menghasilkan kesepakatan konkret agar seluruh tanah wakaf dapat tersertifikasi sebelum tenggat waktu pada 2028.
Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, Wakil Ketua BWI Pusat, Tatang Astaruddin, serta jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN, termasuk Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan mitra kerja lainnya, Ana Anida. (JN- Tim)
Sosok AKBP Yasir Ahmadi, mantan Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel), selama ini dikenal masyarakat sebagai putra daerah yang peduli pada tana
Daerah
Perang melawan narkoba kembali digaungkan Polres Tapanuli Selatan (Tapsel).
Daerah
Aksi pencurian kembali terjadi di Kota Sibolga. Kali ini, Unit Reskrim Polsek Sibolga Selatan berhasil meringkus seorang pemuda yang diduga
Daerah
andim Tapsel menegaskan siap menindak tegas oknum TNI yang terbukti terlibat tambang ilegal di Madina.
Daerah
Batu Bara Jelajahnews.id Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara, Sri Pranoto, melakukan kunjungan
Ragam
MEDAN Jelajahnews.id Kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara semakin terbongkar.adsenseadsense
Daerah
DPRD Kota Padangsidimpuan akhirnya angkat suara lantang soal drama RTRW yang mangkrak.
Daerah
SUMBA TIMUR Jelajahnews.id Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan pentingnya sertifikasi tana
Ragam
PALUTA Jelajahnews.id Insiden mencekam menimpa seorang wartawan berinisial ST di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta).adsenseadsense
Peristiwa
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan kembali merealisasikan komitmennya dalam memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat
Daerah