TOBA – Bupati Toba, Poltak Sitorus mengundang sejumlah wartawan lewat grup WhatsApp (WA) Kominfo, alhasil undangan itupun dihadiri sekitar 163 orang dari berbagai media televisi, cetak dan online. Undangan di tanda tangani Bupati Toba.
Temu Pers ini digelar Pemkab Toba, Kamis (16/12/2021) sore. Awalnya pertemuan berjalan baik dan seru.
Bupati didampingi Sekda Andy Murphi Sitorus, Kadis Kominfo Lalo Simanjuntak dan Assisten III Parulian Siregar. Mereka duduk di podium ruangan Balai Data Lantai IV Kantor Pemkab Toba.
Apa nyana diakhirnya acara, justru menuai kecewa bagi wartawan yang hadir, sehingga hujan interupsi pun tak terelakan yang diutarakan awak media.
Amatan kru media ini secara umum, paparan dari narasumber menyebut ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas, dan program yang sedang berjalan dengan target capaian pada SKPD masing-masing.
Kemudian, sesi tanya jawab tiba bagi wartawan, mayoritas mengeluhkan lambannya pejabat SKPD memberi informasi ketika hendak dikonfirmasi.
Bahkan menjawab pertanyaan wartawan pun sangat lamban membalas. Olehnya, hal itu agar diperbaiki demi kerja sama yang baik.
Mendengar keluhan itu, Bupati Toba menimpali dan meminta supaya jajaran SKPD dapat merespon cepat telepon maupun konfirmasi dari wartawan.
Padahal, pentingnya bagi wartawan tranparansi di Pemkab Toba yang dipimpin oleh Poltak Sitorus dan Tony Simanjuntak periode 2021-2024 yang telah berjalan 300 hari kerja.
Awalnya, mayoritas wartawan bertanya ke narasumber, dan terakhir situasi diwarnai dengan “Keluh Kesah”, bahkan sebagian pulang duluan sembari bawa keringat saja.
Poltak mengatakan tidak alergi dengan wartawan Toba, bahkan katanya, siapapun yang datang silahkan menggali informasi. Namun, karena situasi pandemi covid-19 ia tak bisa maksimal memberdayakan para pewarta di Toba.
Berlin Marpaung, seorang wartawan online bertanya tentang nasib bibit jagung senilai 6 milliar.
“Apakah Bupati Toba Poltak Sitorus ada dipanggil Polda Sumut?, tanya Berlin.
“Menindaklanjuti kepergian ke Poldasu? saya jawab pernah ke Poldasu 2 kali pak! Itu mengenai lahan eks karsitek, bukan mengenai bibit jagung 50 ton dengan anggaran 6 milliar,” jawab Poltak.
Ketika ditanya mengenai program “Tarhilala” yang disebut sebagai program “tidak jelas” sehingga tak perlu dilanjutkan.
Ia juga minta penjelasan mengenai rumor yang viral di media sosial, dimana Bupati diissukan dan diduga terlibat dalam bisnis pengadaan bibit jagung yang didanai APBD tahun 2020 senilai 6 milliar.
“Pak Bupati sering ke Medan, apakah hal itu ada hubungan dengan issu dan dugaan keterlibatan pak Bupati dalam program pengadaan bibit Jagung,” tanya Berlin.
Namun sayang, belum sempat dijawab Bupati, Kadis Kominfo langsung memotong supaya pertanyaan tidak lari dari substansinya.
Bupati menjelaskan, bahwa kata Tarhilala dalam bahasa Batak dapat diartikan sebagai pemberdayaan dan pemanfaatan, sehingga dirinya meminta supaya program itu jangan ditafsirkan secara negatif.
“Kata Tarhilala mengandung makna memanfaatkan ruang, waktu dan tenaga dalam berbagai sendi kehidupan,” jelas Bupati Poltak Sitorus.
Terkait pengadaan jagung, Poltak dengan tegas menjawab bahwa program pengadaan bibit jagung itu sudah melalui semua prosedur, dijalankan dengan benar dan mempersilahkan para wartawan mengecek langsung ke petani, berapa hasil panen petani per hektar.
Bupati menjelaskan bahwa dirinya sudah terjun langsung ke lapangan, demi mengecek hasil panen yang diperoleh petani.
“Saya tidak mau informasi palsu, saya cek ke petani, ternyata hasilnya bisa mencapai 6,72 ton per hektar. Bahkan yang kami tanam di kampung saya, hasilnya mencapai 10 ton/ha,” pungkasnya.
“Jika ada yang menuduh bahwa saya mendapat keuntungan pribadi dari program ini, silahkan membuktikan dan jika bibit jagung itu palsu jobloskan saya ke penjara,” tegas Bupati dengan penuh keyakinan.
Turut hadir beberapa SKPD bertindak Narasumber, Kadis Pendidikan diwakili Sekretaris Rikardo Hutajulu, Kadis Pemdes Henry Silalahi, Kadis Kesehatan, dr Juliwan Hutapea dan Direktur RSU Porsea, Dr Toni Siahaan. (JJ).
