MEDAN – Problem pengadaan mobil dinas baru Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dosmar Banjarnahor senilai Rp 1.925 Miliar di masa pandemi Covid-19 ternyata masih menjadi sorotan masyarakat sampai saat ini.
Hal tersebut tampak tatkala aksi demonstrasi dilakukan puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Kampus (AMK) Humbahas di depan Kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, di jalan Djamin Ginting No 86, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/12/2021).
Dalam aksinya AMK mendesak DPD PDIP Sumut mencopot Dosmar Banjarnahor sebagai kader partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
“Kami datang dari Humbahas ke sini meminta agar DPD PDIP agar dicopot sebagai kader dan Ketua DPC PDIP Humbang Hasundutan,” kata orator aksi Ricard Siburian.
Menurut mereka selama dua periode memimpin Kabupaten Humbang Hasundutan, Dosmar tidak banyak berbuat untuk masyarakat. Selain itu AMK menyebut bahwa Dosmar telah berbohong kepada masyarakat dan lebih mementingkan keperluan pribadi.
Hal itu berkaitan dengan pengadaan mobil dinas baru Bupati senilai Rp 1.925 Milliar di tengah ekonomi masyarakat yang memburuk akibat pandemi Covid-19.
“Terjadi pembohong publik terhadap masyarakat mengenai pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati senilai Rp 1.925 milliar. Dimana DPRD telah mensahkan penganggaran itu. Dana sebesar itu digunakan untuk pribadi padahal masyarakat sedang kesulitan ekonomi,” ucapnya.
Sebelumnya, lanjutnya, pengadaan mobil itu sempat ditolak oleh Dosmar. Namun faktanya hal itu tak benar-benar terjadi.
“Namun ternyata dia tidak benar-benar menolak dan telah berbohong kepada masyarakat. Dari pernyataan Sekretaris Daerah kita dapat kalau pengadaan mobil itu tidak dibatalkan. Jadi kami minta agar Dosmar dicopot karena telah berbohong,” tegasnya.
Ricard menyampaikan bahwa aksi mereka kali ini tidak disambut oleh para pengurus DPD PDIP Sumut karena sedang berada di luar kota.
Maka dari itu, pihaknya disuruh untuk membuat persyaratan administrasi demi melakukan audiensi dengan para pengurus membicarakan persoalan tersebut.
Diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri pernah meminta kepada semua kadernya untuk tidak bermewah-mewahan, terlebih di masa pandemi Covid-19.
Namun, imbauan ini tidak diindahkan oleh Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dosmar Banjarnahor.
Dosmar Banjarnahor yang merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Humbahas dinilai lebih memilih hidup glamour membeli mobil dinas seharga Rp 1.925 Miliar, ketimbang memikirkan nasib rakyatnya.
Bahkan, Dosmar dianggap tidak perduli dengan kondisi infrastruktur di wilayahnya yang hancur lebur, dan lebih mengutamakan mobil dinas.
Itulah sebabnya, mewakili rakyat Humbahas, atas sikap glamournya, massa Aliansi Masyarakat Kampus (AMK) Humbahas mendatangi Sekretariat DPD PDI Perjuangan Sumut untuk tegas kepada kadernya.
Massa meminta agar Dosmar Banjarnahor dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Humbahas, lantaran dianggap tidak kompeten dalam memimpin wilayah.
Bahkan, Dosmar dianggap ‘mengangkangi’ perintah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, terkait masalah larangan bermewah-mewahan di masa pandemi Covid-19.
“Terjadi pembohong publik terhadap masyarakat mengenai pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati senilai Rp 1.925 Milliar. Dimana DPRD telah mengesahkan penganggaran itu.
Dana sebesar itu digunakan untuk pribadi Bupati, padahal masyarakat sedang kesulitan ekonominya,” sambung Richard, Kamis (16/12/2021).
Richard mengatakan, Dosmar Banjarnahor kepada publik mengaku tidak akan menerima mobil dinas itu. Tapi fakta di lapangan, mobil dinas tetap dibeli.
Padahal, di sisi lain, infrastruktur yang hancur lebur, serta masyarakat yang perlu bantuan luput dari perhatian Dosmar selaku Bupati Humbahas dan Ketua DPC PDI Perjuangan Humbahas.
Atas bobroknya kepemimpinan Dosmar Banjarnahor, DPD PDI Perjuangan Sumut diminta mengambil sikap untuk segera mungkin mencopot yang bersangkutan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Humbahas.
Terpisah, Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, Rapidin Simbolon kepada kru media ini mengatakan, bahwa pada prinsipnya partai yang dipimpinnya menghargai dan menghormati aspirasi maupun pendapat masyarakat Sumatera Utara.
Rapidin pun menyebut, sangat menghormati para mahasiswa yang melakukan aksi demonstasi di kantornya hari ini.
Bahkan, kata mantan Bupati Samosir itu, para tuntutan mahasiswa tersebut akan menjadi masukan dan suatu kajian bagi partainya.
“Pada prinsipnya saya menghargai dan menghormati pendapat dan aspirasi masyarakat Sumut, juga aspirasi adik-adik mahasiswa. Ini menjadi masukan dan kajian bagi kami,” kata Rapidin Simbolon ketika diminta tanggapannya, Kamis (16/12/2021)
Disamping itu, sambung Rapidin, partainya bersedia jika hendak para peserta aksi (AMK-red) akan melakukan audiensi dengan dirinya selaku Ketua DPD PDIP Sumatera Utara.
“Boleh dijadwalkan saja, melalui surat tertulis untuk audiensi,” katanya. (BM)
