KARO – Bupati Karo Ikuti Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Kabanjahe di Ruang Rapat Bupati,Kabanjahe , Selasa (29/11/2023).
Dalam kesempatan ini bupati menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo sangat membutuhkan pembiayaan alternatif untuk pembangunan RSU Kabanjahe. Hal ini terkait status tanah RSU yang merupakan milik Moderamen GBKP dan sewa tanah tersebut akan segera berakhir.
Lebih lanjut Bupati mengakui saat ini Pemkab. Karo sudah memulai pembangunan infrastruktur sesuai kemampuan keuangan namun untuk menyelesaikan pembangunan tersebut Pemkab. Karo membutuhkan sumber pembiayaan alternatif.
“Kebutuhan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur RSU Kabanjahe sangat besar mencapai angka 300 miliar Rupiah, sebaliknya ketersediaan anggaran Pemerintah Kabupaten Karo sangat terbatas,” ujar Bupati.
Menurut Bupati sebelumnya pihaknya telah menyampaikan kondisi ini kepada Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Brahmantio Isdijoso.
Menyikapi hal ini, Brahmantio Isdijoso memberi masukan agar Pemkab. Karo memanfaatkan
salah satu sumber pembiayaan alternatif melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Sebagai salah satu alternatif pembiayaan, skema KPBU membutuhkan proses yang relatif panjang dan memerlukan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi Pemkab. Karo.
Oleh karena itu melalui rapat koordinasi kali ini Pemkab. Karo berharap Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan Republik Indonesia memberikan masukan terkait langkah-langkah lebih lanjut yang perlu ditempuh Pemkab. Karo terkait pembangunan RSU melalui skema KPBU. (Jai)
