KARO – Delapan Fraksi di DPRD Kabupaten Karo menyatakan dapat memahami dan menyetujui atas Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan sebagai Perda (peraturan daerah) dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Karo, Selasa (28/092021) malam.
Saat dikonfirmasi Rabu, (29/09/2021), Ketua DPRD Karo menjelaskan, walau sempat molor rapat paripurna yang seyogiayanya dimulai pada pukul 18.00 WIB terpaksa tertunda akibat belum korumnya kehadiran anggota DPRD.
“Atas kesepakatan bersama, namun sempat dibarengi dinamika dan intrik politik akhirnya paripurna dapat dibuka pada pukul 21.30 WIB, “ ujar Iriani.
Rapat Paripurna dipimpin ketua DPRD Kabupaten Karo Iriani Br Tarigan didampingi wakil ketua, Sadarta Bukit dan David Christian Sitep. Turut dihadiri 24 anggota dari 35 orang anggota DPRD Kabupaten Karo periode 2019-2024.
Hadir juga, Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting, Sekdakab Karo Drs. Kamperas Terkelin Purba, para asisten, pimpinan SKPD (satuan kerja perangkat daerah ) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
Sebelum penandatangan nota kesepakatan Ranperda disetujui menjadi Perda, agenda diawali dengan penyampaian akhir fraksi-fraksi atas pembahasan Ranperda tentang Perubahan P APBD TA 2021. Pendapat akhir fraksi-fraksi tidak lagi dibacakan secara keseluruhan tetapi langsung disampaikan kepada pimpinan rapat paripurna.
Secara umum kedelapan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Karo menyatakan dapat memahami dan menyetujui Ranperda (rancangan peraturan daerah) ditetapkan menjadi Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
Usai penyampaian pendapat akhir fraksi fraksi, agenda paripurna dilanjutkan dengan penyampaian laporan akhir gabungan dari komisi-komisi yang disampaikan oleh juru bicara, Eddy Ulina Ginting. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum perubahan diketahui sebesar Rp.102.340.958.274.- setelah adanya perubahan menjadi sebesar Rp.89.880.571.- berkurang sebesar Rp.12.460.387.126.
Sementara pendapatan transfer sebelum perubahan sebesar Rp.1.208.905.575.632.Namun setelah adanya perubahan menjadi Rp.1.194.427.887.673.- berkurang sebesar Rp.14.447.687.959.- Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebelum perubahan Rp.52.315.800.- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.67.102.732.758.- bertambah Rp.14.786.932.758.
Jumlah pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp.1.363.562.333.906.- setelah perubahan Rp.1.351.411.191.579 berkurang sebesar Rp.12.151 142 327.
Belanja operasi sebelum perubahan Rp.948.514.455.125.- setelah perubahan menjadi Rp.1.042.959.734.406.- bertambah Rp.94.445.279.281.-
Belanja modal sebelum perubahan Rp.133.300.758.206.- setelah perubahan menjadi Rp.204.856.373.191.- bertambah sebesar Rp.71.555.614.985. Belanja tidak terduga Rp.2.000.000.000.- setelah perubahan Rp.2.267.829.299.- bertambah sebesar Rp.267.829.299.- Belanja transfer Rp.0,- sebelum perubahan sebesar Rp.279.747.120.575.- setelah perubahan Rp.275.500.920.575,- berkurang Rp. 4.246.200.000.-
Jumlah belanja sebelum perubahan Rp.1.363.562.333.906.- setelah perubahan Rp.1.525.584.857.471.- bertambah sebesar Rp.162.022.523.565.- Penerimaan pembiayaan sebelum perubahan Rp.0.- setelah perubahan Rp.175.036.611.012.-bertambah Rp.175.036.611012.-
Pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan Rp 0.- setelah perubahan Rp 862.545.120.- bertambah Rp 862.945.120.- Jumlah pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan Rp.0.- sesudah perubahan sebesar Rp862.945.120 .- bertambah Rp862.945.120.-
Pemnbiayaan netto sebelum perubahan Rp0.- setelah perubahan Rp174.173.665..892 bertambah Rp174.173.665.892.- Total APBD sebelum perubahan Rp.1363.333.906.- setelah perubahan Rp1.526.447.802.591.-
Setelah penandatangangan naskah persetujuan bersama agenda dilanjutkan dengan penyampaian pidato Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang. “Saya apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap semua pihak yang telah menyelesaikan Perubahan PAPBD TA 2021 demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karo,” pungkasnya. (Jai)
