PEKANBARU| Jelajahnews – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian Hak Guna Usaha (HGU) dan pemetaan tanah sebagai agenda prioritas di Provinsi Riau.
Penegasan ini disampaikan dalam sesi pembinaan pegawai Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Riau yang digelar di Pekanbaru pada Kamis (24/04/25).
“Saya ditugaskan oleh Pak Presiden Prabowo untuk melakukan penataan HGU dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kesinambungan ekonomi,” ujar Nusron di hadapan para pejabat administrator dan pengawas BPN Riau.
Pernyataan ini merespons temuan dari Surat Edaran Sekjen Kementerian ATR/BPN No. 9/SE.HT.01/VII/2024, yang mengungkap bahwa terdapat 126 perusahaan di Riau telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), namun belum memiliki sertifikat HGU.
Nusron menekankan perlunya identifikasi lokasi lahan yang dimaksud. Ia menyebutkan bahwa status hukum lahan harus disesuaikan dengan waktu terbitnya HGU dan penetapan kawasan hutan.
“Dilakukan identifikasi dari 126 itu, mana yang HGU-nya terbit lebih dulu daripada peta kawasan hutan. Jika HGU lebih dulu daripada kawasan hutan ditetapkan, maka HGU itu yang diakui,” jelasnya, merujuk pada nota kesepahaman antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan.
Selain persoalan HGU, Menteri Nusron juga menyoroti capaian pendaftaran tanah di Riau. Dari estimasi 3,531 juta bidang tanah, baru sekitar 60,93% atau 2,152 juta bidang yang telah terdaftar secara resmi.
“Masih ada sisa 1,4 juta bidang tanah yang bisa dipetakan dan diselesaikan. Ini potensi besar yang harus segera ditindaklanjuti,” tambahnya.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Kanwil BPN Riau, Nurhadi Putra, memaparkan perkembangan penanganan atas 126 perusahaan ber-IUP.
Dari hasil verifikasi, 56 perusahaan telah memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB), 10 perusahaan telah memperoleh Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU).
Dan 25 perusahaan masih dalam proses penerbitan HGU, 13 perusahaan belum mengajukan permohonan HGB,19 perusahaan belum mengajukan permohonan HGU, 3 perusahaan tidak memiliki data lengkap
Dalam kunjungan kerja ini, Menteri Nusron didampingi oleh Kepala Biro Humas ATR/BPN, Harison Mocodompis, dan sejumlah pejabat pusat. Kegiatan pembinaan turut dihadiri oleh seluruh jajaran struktural Kanwil BPN Riau. (JN-Tim).
