BALIGE – Kantor Bupati Toba didatangi ratusan warga yang mengatasnamakan Aliansi Gerak Tutup TPL guna menyampaikan aspirasi serta berbagai tuntutan ke Pemkab Toba yang dipimpin pasangan Poltak Sitorus dan Tonny Simanjuntak, Jumat (14/1/2022).
Namun disayangkan, Bupati Toba Poltak Sitorus tidak dapat hadir menemui peserta aksi, karena sedang berada diluar kota mengikuti agenda yang sudah terjadwal sebelumnya.
Aspirasi yang disuarakan Aliansi Gerak Tutup TPL sebagai berikut:
1. Agar pemerintah Kabupaten Toba mencabut Izin konsesi PT TPL dan menutup PT TPL secepatnya.
2. Menutup PT TPL adalah langkah terbaik untuk mensejahterakan Bangso Batak di wilayah Danau Toba indah tanpa TPL.
3. Menuntut pertanggung jawaban Sekda Kabupaten Toba an Audi Murphy Sitorus terakit pernyataannya pada tanggal 9 Januari 2022 sebagai berikut ”Bahwa lahan di tujuh lokasi yang diklaim sebagai Tanah adat di Kabupaten Toba tidak memenuhi syarat menjadi kawasan adat.
Alasannya, berdasarkan verifikasi dan identifikasi, lahan yang selama ini diklaim milik masyarakat adat merupakan tanah negara. Disebut-sebut lahan di tujuh lokasi itu akan dirampas oleh negara.
Bahkan, kata Audi bahwa mereka akan menyerahkan tanah yang di klaim milik masyarakat adat itu pada PT Toba Pulp Lestari (TPL). Tanah itu tanah negara. Tanah negara diberikan untuk diusahai oleh PT TPL. Artinya, rumah orang, kita sewa, begitu,” kata Audi, Minggu (9/1/2021) lalu.
Audi mengatakan, kalaupun nantinya tanah yang diklaim sebagai milik masyarakat adat itu hendak disahkan, maka tergantung keputusan dari Bupati Toba.
4. Desak Bupati Kabupaten Toba agar mencopot Audi Murphy Sitorus dari jabatan Sekda Pemeritah Kabupaten Toba.
5. Mendesak Bupati Toba agar menandatangani rekomendasi pengajuan SK hutan adat kepada Presiden RI.
Menanggapi tuntutan peserta aksi, Asisten II Sahat Manullang mengatakan Bupati tidak dapat hadir menemui peserta aksi karena sedang ada urusan dan tugas yang sudah dijadwalkan.
“Izinkan saya menyampaikan salam dari bapak Bupati, dan beliau menitip pesan kepada kita semua bahwa ketidakhadiran beliau saat ini adalah karena sudah ada agenda kegiatan untuk menghadiri rapat BPK di Medan,” terang Sahat Manullang.
Menjawab tuntutan massa terkait pengakuan masyarakat adat, Asisten II menjelaskan, bahwa team verifikasi terhadap masyarakat adat sudah turun, namun bagaimana hasilnya masih harus membutuhkan waktu dan proses.
Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari personil Polres Toba, TNI dan Satpol PP yang berlangsung secara damai. Dan Satuan Intelkam Polres Toba melakukan penggalangan kepada koordinator aksi serta massa agar tetap menjaga Kambtibmas, jangan terprovokasi dan tidak anarkis dalam aksi ujukrasa. (SJN/r)
