MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan dukungannya terhadap program percepatan optimalisasi lahan dan cetak sawah yang digagas oleh Pemerintah Pusat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan nasional.
Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Percepatan Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah yang dipimpin oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono.
“Kita (Pemprov Sumut) tentu sangat mendukung upaya percepatan optimalisasi lahan dan cetak sawah, guna mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional,” ujar Wagub Sumut Surya, usai mengikuti Rakor secara virtual, di Ruang Kerjanya, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro 30 Medan, Jumat (20/6).
Program ini bertujuan meningkatkan produksi pangan melalui perluasan areal tanam dan optimalisasi lahan pertanian, khususnya lahan rawa dan non-rawa, demi memperkuat ketahanan pangan nasional.
Pelaksanaan program ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi teknis terkait. Pemprov Sumut melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura turut aktif mendukung pelaksanaannya.
Berdasarkan data Dinas terkait, dari total target optimalisasi lahan rawa seluas 33.945 hektare (Ha) pada tahun 2025, konstruksi telah dilaksanakan pada 11.509 Ha. Sisanya, 22.436 Ha masih dalam tahap pengerjaan. Selain itu, Pemprov Sumut juga telah melakukan Survei Investigasi dan Desain (SID) pada lahan non-rawa seluas 15.811 Ha di 18 kabupaten/kota.
Sebanyak enam kabupaten telah mengusulkan program cetak sawah dengan luas total sekitar 6.000 Ha. Namun, usulan tersebut masih menunggu validasi persyaratan teknis karena terdapat irisan dengan kawasan hutan dan Hak Guna Usaha (HGU). Saat ini, proses menunggu pembaruan usulan CP/CL (Calon Petani/Calon Lahan).
Wamentan Sudaryono menekankan pentingnya percepatan proses administrasi, termasuk penerbitan SK KPA dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Ia menyarankan agar kontrak konstruksi bisa dimulai secara parsial tanpa harus menunggu seluruh proses SID rampung.
“Kita tentu sangat mendukung program ini. Harapannya semua proses berjalan lancar dan dapat mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional,” tegas Wakil Gubernur.(jns)
