
Polres Dairi Lakukan Sertijab Kasat Lantas dan Kapolsek, Ini Pesan Kapolres
Polres Dairi Lakukan Sertijab Kasat Lantas dan Kapolsek, Ini Pesan Kapolres
DaerahBANDUNG | Jelajahnews- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Harison Mocodompis, menekankan pentingnya komunikasi publik dalam menekan tingginya jumlah pengaduan masyarakat terkait layanan pertanahan.
Hal tersebut disampaikan Harison saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Manajemen Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Kamis (28/08/25).
"Dari banyaknya aduan yang dikelola, posisi pertama itu masalah administrasi dan birokrasi. Pendekatan yang perlu dilakukan adalah memahami keinginan masyarakat atau mencari cara supaya masyarakat lebih mudah memahami alur layanan di Kementerian ATR/BPN," ujar Harison.
Menurutnya, salah satu strategi efektif ialah mengemas informasi dalam bentuk kampanye layanan yang sederhana dan mudah dipahami. Informasi tersebut dapat disampaikan melalui media sosial, konten visual, maupun sosialisasi langsung oleh kantor pertanahan.
"Kalau sudah dapat informasi lengkap lewat konten atau sosialisasi kantor, masyarakat akan datang dengan dokumen yang siap, tidak bingung, dan tidak merasa dipersulit," kata Harison.
Ia menambahkan, komunikasi tidak hanya soal menyampaikan informasi, tetapi juga membangun interaksi, kepercayaan, dan saling pengertian antara lembaga dan masyarakat.
"Kalau masyarakat paham dan setuju, mereka akan berpartisipasi bahkan ikut membela kita. Maka penting mengukur apakah informasi benar-benar sampai," ucapnya.
Harison menyebut ada empat pilar komunikasi yang perlu diperkuat, yakni masyarakat sebagai penerima layanan; mitra strategis seperti NGO dan akademisi koordinasi antar instansi pemerintah serta media massa sebagai sarana edukasi dan kontrol publik.
"Kantor harus bisa 'berbicara' bahkan sebelum masyarakat bertemu petugas. Mulai dari ruang tunggu, loket, hingga suasana pelayanan. Kalau dari awal sudah terasa ramah dan jelas, kepercayaan itu akan langsung tumbuh," tuturnya.
Plh. Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Andi Kadandio Alepuddin, turut menegaskan bahwa perbaikan komunikasi menjadi kunci peningkatan pelayanan.
"Kalau Kepala Kantor baik, stafnya akan mengikuti. Budaya pelayanan terbentuk dari nilai yang dibawa pimpinan," katanya.
Sosialisasi ini juga dihadiri Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat Adhi Maskawan, Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Samudra Ivan Supratikno.
Hadir juga Kepala Subbagian Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Tegar Gallantry, para Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Barat, serta jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. (JN-Tim)
Polres Dairi Lakukan Sertijab Kasat Lantas dan Kapolsek, Ini Pesan Kapolres
DaerahDengan langkah tegas, Ka KPLP M. Nurdin Tanjung bersama tim pengamanan menyusuri jalur sempit di area branggang, memastikan setiap sudut lap
DaerahPT Agincourt Resources Tambang Emas Martabe kembali memantapkan langkahnya dalam pembinaan seni dan budaya daerah melalui Sanggar Seni Sopo
DaerahGerimis kecil yang membasahi Kota Padangsidimpuan pada Jum&039at pagi (10/10/2025) tak menyurutkan langkah para personel Satlantas Polres Padan
DaerahPalembang Jelajahnews.id Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pelay
DaerahPolres Padangsidimpuan akhirnya buka suara menanggapi pemberitaan salah satu media online yang menyebut adanya dugaan penganiayaan terhadap
DaerahKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan untuk pejabat str
DaerahKasat Reskrim Polres Padangsidimpuan, AKP Hasiholan Naibaho, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin kunjun
DaerahDalam rangka menindaklanjuti perintah lisan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, serta perintah harian Direktur Jenderal Pem
DaerahKepala Kepolisian Daerah (Kapolda ) Sumatera Utara (Sumut) Irjen Whisnu Hermawan Februanto menerbitkan surat keputusan mutasi bagi sejumlah
Hukrim