Menteri ATR/BPN Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Keagamaan di Maluku Utara

Maluku Utara - Jelajahnews.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendorong percepatan sertifikasi tanah di Indonesia, khususnya tanah yang digunakan untuk tempat ibadah dan aset milik organisasi keagamaan.

Baca Juga:

• Kantah Sidimpuan Sosialisasi Peralihan Hak Elektronik untuk PPAT

Menurut dia, kepastian hukum melalui sertifikasi dapat mencegah terjadinya konflik pertanahan di kemudian hari.

"Bisa ribut kalau sudah menyangkut masalah tanah, apalagi tanah yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Kalau belum disertifikatkan, biasanya aman ketika orangnya masih hidup, tetapi ketika sudah wafat sering kali justru muncul konflik di antara anak-anaknya.

Itu kejadian banyak sekali," kata Menteri Nusron dalam pertemuan bersama para tokoh dan organisasi keagamaan di Kota Ternate, Sabtu (23/08/25).

Nusron menekankan bahwa persoalan pertanahan tidak hanya terjadi pada lahan milik pribadi, melainkan juga pada tanah wakaf dan tempat ibadah.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh pengelola rumah ibadah dan organisasi keagamaan segera mengurus sertipikat atas tanah yang dikelola.

"Supaya kejadian itu tidak terjadi, maka saya minta tolong tempat ibadah, masjid, musala, pesantren, madrasah, gereja, dan rumah ibadah lainnya, bagaimana caranya wajib hukumnya disertifikatkan. Baik itu sertifikat bentuknya wakaf maupun sertifikat bentuknya hak milik," ujarnya menegaskan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyerahkan sembilan sertifikat tanah wakaf yang diperuntukkan bagi rumah ibadah dan yayasan pendidikan di Maluku Utara.

Acara itu turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Amar Manaf, serta sejumlah organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) Maluku Utara, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Wakaf Indonesia, Fatayat NU, Muslimat NU, dan BAZNAS.

Menteri Nusron hadir didampingi Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara, Lalu Harisandi, beserta jajaran. (JN-TIM)