
Menteri Nusron dan Wali Kota Palembang Tunjukkan Semangat Sportivitas di Lapangan PORNAS KORPRI XVII
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berduet dengan Azhar Erfanda, menantang pasangan Wali
DaerahJAKARTA | Jelajahnews.id - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menjalin kerja sama dengan tiga perguruan tinggi dalam rangka mendukung pelaksanaan Proyek RIMBA di wilayah Sumatra.
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Swakelola Tipe II yang melibatkan Universitas Riau, Universitas Andalas, dan Universitas Jambi. Penandatanganan berlangsung di Ruang Bromo, Gedung Ditjen Tata Ruang, Jakarta, Selasa (15/07/2025).
Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, mengatakan bahwa kolaborasi dengan akademisi sangat penting dalam mendukung kebijakan tata ruang yang berkelanjutan dan inklusif, khususnya di wilayah yang menjadi koridor ekologis dan wilayah masyarakat hukum adat di tiga provinsi, yakni Riau, Jambi, dan Sumatra Barat.
Baca Juga:
"Kita harus memastikan masyarakat hukum adat di kawasan tersebut terlindungi secara legal dan diakomodasi dalam kebijakan tata ruang," kata Suyus Windayana dalam keterangannya.
Proyek RIMBA merupakan inisiatif strategis yang bertujuan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati serta penguatan tata ruang berwawasan lingkungan.
Program ini mencakup tiga fokus utama, yakni desain konektivitas dan migrasi satwa, strategi pemulihan ekosistem gambut, serta fasilitasi perencanaan penggunaan lahan secara partisipatif, termasuk penyelesaian persoalan permukiman tidak berizin.
Menurut Suyus, tata ruang tidak hanya bicara pembangunan fisik, tetapi juga harus menyeimbangkan kawasan industri dan permukiman dengan keberadaan kawasan hijau.
"Pembangunan harus tetap berkelanjutan dan memberikan kenyamanan bagi seluruh makhluk hidup," ujarnya.
Direktur Perencanaan Tata Ruang, Nuki Harniati, berharap kerja sama ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berbasis ilmiah.
Baca Juga:
"Kami sangat mengapresiasi dukungan dari rekan-rekan universitas. Semoga kolaborasi ini memberi hasil yang bermanfaat dalam memperkuat dasar kebijakan tata ruang ke depan," ujarnya.
Penandatanganan PKS dilakukan oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Riau, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas, serta Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jambi bersama Dirjen Tata Ruang.
Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Iskandar Syah, Sekretaris Ditjen Tata Ruang, Reny Windyawati, serta Team Leader Project Management Unit (PMU) RIMBA, Barano Siswa Sulistiawan. (JN- Tim)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berduet dengan Azhar Erfanda, menantang pasangan Wali
DaerahPolres Dairi Lakukan Sertijab Kasat Lantas dan Kapolsek, Ini Pesan Kapolres
DaerahDengan langkah tegas, Ka KPLP M. Nurdin Tanjung bersama tim pengamanan menyusuri jalur sempit di area branggang, memastikan setiap sudut lap
DaerahPT Agincourt Resources Tambang Emas Martabe kembali memantapkan langkahnya dalam pembinaan seni dan budaya daerah melalui Sanggar Seni Sopo
DaerahGerimis kecil yang membasahi Kota Padangsidimpuan pada Jum&039at pagi (10/10/2025) tak menyurutkan langkah para personel Satlantas Polres Padan
DaerahPalembang Jelajahnews.id Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pelay
DaerahPolres Padangsidimpuan akhirnya buka suara menanggapi pemberitaan salah satu media online yang menyebut adanya dugaan penganiayaan terhadap
DaerahKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan untuk pejabat str
DaerahKasat Reskrim Polres Padangsidimpuan, AKP Hasiholan Naibaho, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin kunjun
DaerahDalam rangka menindaklanjuti perintah lisan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, serta perintah harian Direktur Jenderal Pem
Daerah