DPRD Sebut Tragedi Banjir Medan Bentuk Kegagalan Mitigasi, Desak Pemko Benahi Sistem Peringatan Dini

MEDAN -Tragedi banjir besar yang melanda Kota Medan pada 27 November 2025 dan menimbulkan kerugian material serta korban meninggal dunia mendapat sorotan tajam dari Ketua Komisi II DPRD Medan, H. Kasman Lubis, Lc., MA. Ia menilai bencana tersebut menunjukkan kegagalan serius Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam membangun sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang semestinya melindungi warga.

"Ini bukan bencana biasa. Ini bukti bahwa kesiapsiagaan kita lemah dan tidak terstruktur. Banyak korban meninggal dunia itu alarm keras bagi Pemko," tegas Kasman kepada wartawan di Medan, Jumat (5/12/2025).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyoroti bagaimana banjir melumpuhkan sejumlah kecamatan. Lumpur setebal puluhan sentimeter menutupi kawasan Medan Johor dan Medan Helvetia, sementara sebagian wilayah Medan Utara masih tergenang setinggi lutut hingga hari ini. Ia menilai situasi tersebut mencerminkan minimnya kesiapsiagaan pemerintah daerah.

Baca Juga:

• DPRD Medan Minta Pertamina Pastikan Pasokan BBM–LPG Aman Pascabanjir dan Jelang Nataru

Dalam kondisi tersebut, Kasman menyebut respons Pemko cenderung reaktif. "BPBD dan OPD boleh saja bekerja keras pascabencana, tetapi mitigasinya gagal total. Peringatan dini tidak berjalan, drainase rusak dibiarkan, dan tata ruang tidak pernah benar-benar dibenahi," ujarnya.

Sebagai Ketua Komisi II yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, Kasman menyoroti lemahnya komitmen Pemko Medan dalam mengalokasikan anggaran mitigasi bencana. Ia menilai bahwa program dan eksekusi penanggulangan bencana selama ini masih jauh dari memadai.

"Anggarannya kecil, programnya minim, dan eksekusinya lemah. Jika anggaran pencegahan bencana hanya sekadar memenuhi lembaran APBD, jangan heran korban terus berjatuhan," ungkapnya.

Kasman menegaskan bahwa banjir kali ini tidak boleh dianggap sebagai bencana musiman. Dengan korban jiwa yang mencapai belasan orang, ia meminta pemerintah menjadikan peristiwa ini titik awal pembenahan kesiapsiagaan bencana, mulai dari anggaran, infrastruktur perlindungan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di lapangan.