PALU| Jelajahnews – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam membangun sistem administrasi pertanahan yang modern dan berpihak pada masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah di Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (11/4/2025).
“Tanah adat mana, tanah negara mana?, tolong bantu kami memilahkannya dengan benar. Ini soal hak hidup masyarakat. Tanah adalah sumber kehidupan,” tegas Nusron.
Menurutnya, sistem pertanahan yang rapi dan valid akan memberikan banyak manfaat: dari kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, hingga peningkatan pendapatan daerah dan negara.
Ia juga menyoroti pentingnya penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang akurat dan tidak asal-asalan. Nusron meminta agar pemda memastikan tidak ada SKT yang tumpang tindih atau terbit di wilayah yang tidak semestinya, seperti hutan lindung atau kawasan perairan.
“Satu dokumen keliru bisa memicu konflik berkepanjangan. Maka, cek ulang sebelum menerbitkan SKT,” ujarnya.
Tak hanya itu, Menteri Nusron mendorong percepatan pelaksanaan Reforma Agraria di daerah. Menurutnya, akses terhadap tanah harus lebih adil, merata, dan menyentuh masyarakat lokal.
Pemda juga diminta untuk aktif menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat soal pentingnya legalitas tanah. Nusron menegaskan bahwa pengendalian pembangunan harus berbasis Iklim Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
“Kalau ruang kita tertib, pembangunan juga akan tertib. Ini bukan sekadar administrasi, tapi soal masa depan anak cucu kita,” ucapnya.
Kementerian ATR/BPN berharap sinergi pusat dan daerah dapat memperkuat fondasi hukum pertanahan nasional dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Biro Humas ATR/BPN Harison Mocodompis dan Kepala Kanwil BPN Sulteng Muh. Tansri.
