SIDEMPUAN – Proses pembangunan pagar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padang Sidempuan yang telah selesai dikerjakan meninggalkan polemik dan menjadi sorotan publik, Kamis (17/2/2022).
Sorotan itu datang dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jaringan Pendamping Kebijakan Pemerintah (JPKP) Padang Sidempuan.
DPD JPKP Padang Sidempuan menilai ada satu kejanggalan yang terjadi dalam proses pembangunan pagar RSUD Padang Sidempuan tersebut.
Berdasarkan hasil investigasi mereka dilapangan, diduga anggaran pembangunan pagar bersumber dari dana bantuan penanganan dan penanggulangan Covid-19.
Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK sesuai berita acara perhitungan bersama dugaannya telah terjadi kekurangan volume terhadap pembangunan pagar RSUD Padang Sidempuan.
Ketua DPD JPKP Padang Sidempuan, Mardan Eriansyah Siregar mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dikeluarkan dengan nomor:51.B/LHP/X.VII.MDN/08/2021 sesuai berita acara perhitungan bersama telah terjadi kekurangan volume pada pembangunan pagar RSUD sebesar Rp 57.521.617,41, (Rp 60.718.184,29 – Rp 3.196.566,88).
“Untuk itu, kami (JPKP) mendesak supaya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri (Kejari) PSP, segera memeriksa pembangunan pagar RSUD PSP yang diduga bersumber dari dana Covid-19,” beber Mardan Eriansyah Siregar kepada wartawan, Kamis (17/2/2022) pagi.
Mardan juga mendesak Walikota Padang Sidempuan, Irsan Effendi Nasution agar menjelaskan ke masyarakat secara terbuka terkait apa alasan yang mendasar sehingga dana yang mestinya digunakan untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19 malah dialihkan ke pembangunan pagar Rumah Sakit tersebut.
“JPKP siap dialog dengan Walikota dalam forum apapun guna membahas alasan hukum dari pemerintah terkait penggunaan dana penanganan dan penanggulangan Covid-19 untuk pembangunan pagar RSUD PSP,” tegas Mardan.
Hingga berita ini dikirim ke meja redaksi belum ada keterangan resmi dari pihak Managamen RSUD Padang Sidempuan. (JNS/Irul)
