Wagub Sumut Paparkan Kondisi Terkini 1,5 Juta Warga Terdampak Bencana kepada Komisi VIII DPR RI

MEDAN -Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya memaparkan kondisi terkini penanganan banjir, longsor, dan banjir bandang di sejumlah daerah dalam rapat bersama Anggota Komisi VIII DPR RI. Pemaparan tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII terkait pengawasan penanggulangan bencana, yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Sumut, Sabtu (6/12/2025).

Dalam laporannya, Wagub Surya menjelaskan bahwa berdasarkan infografis bencana yang dihimpun Pemerintah Provinsi Sumut, tercatat 407.256 kepala keluarga atau sekitar 1,5 juta jiwa terdampak. Dari jumlah tersebut, 37.158 jiwa masih mengungsi. Selain itu, terdapat 318 korban meninggal dunia, 647 orang luka-luka, dan 123 warga masih dinyatakan hilang.

"Daerah yang mengalami dampak paling parah antara lain Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Langkat, Kota Sibolga, serta beberapa wilayah lain seperti Deliserdang dan Kota Medan," ujar Surya didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Basarin Tanjung.

Baca Juga:

• Wagub Sumut dan BAP DPD RI Bahas Penyelesaian Konflik Agraria di Sejumlah Wilayah

Ia menambahkan, sejumlah ruas jalan nasional terputus akibat longsor, termasuk jalur Tarutung–Sibolga serta kawasan perbatasan Tapanuli Selatan–Tapanuli Tengah di ruas Batangtoru–Pandan. Kondisi ini membuat penyaluran logistik ke daerah terdampak menjadi terkendala.

Surya menjelaskan, bencana terjadi ketika sejumlah kepala daerah sedang mengikuti Upacara Hari Guru. Mengetahui hal tersebut, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution langsung memerintahkan pengiriman bantuan darurat. Namun karena akses menuju Sibolga tertutup, Pemprov Sumut berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengirimkan bantuan melalui jalur udara.

Situasi serupa terjadi di Kabupaten Langkat dengan 1.834 rumah terendam banjir. Kota Medan pun tidak luput dari dampak bencana, termasuk area Kantor Gubernur. Sebagai langkah tanggap darurat, Pemprov Sumut mendirikan Posko Bencana di Jalan AH Nasution sebagai pusat penerimaan bantuan, serta memanfaatkan Lanud Soewondo sebagai tempat penyimpanan sementara logistik.

"Tidak ada waktu untuk bersantai. Bapak Gubernur hingga hari ini lebih sering berada langsung di lokasi bencana. Semua wilayah terus dimonitor, dan daerah yang belum menerima bantuan segera diprioritaskan," ujarnya.

Pemprov Sumut bersama Forkopimda telah menyalurkan bantuan berupa bahan pangan, kebutuhan bayi dan ibu hamil, perlengkapan sandang, serta kebutuhan papan seperti kasur, tikar, matras, peralatan masak, dan ember. Selain itu, bantuan obat-obatan, dokter, perawat, serta tenaga surveilans juga dikerahkan ke daerah terdampak.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, menyampaikan duka mendalam atas musibah ini dan menekankan pentingnya penanganan pascabencana, khususnya pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Saya mengajak seluruh pihak memperkuat koordinasi. Jika ada kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi daerah, segera laporkan ke pemerintah pusat agar bantuan tambahan dapat diberikan. Semoga seluruh ikhtiar kita mendapat keberkahan," ujar Ansory.

Pada kesempatan itu, Ansory menyerahkan secara simbolis bantuan sosial kebencanaan dari Kementerian Sosial berupa logistik, dukungan dapur umum, dan kebutuhan penting lainnya dengan total nilai Rp12.065.804.402.

Turut hadir Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, anggota Komisi VIII, perwakilan BNPB, Kemensos, serta sejumlah OPD terkait.