BBM Langka dan Mahal: Warga Minta Pemerintah Berlakukan Sistem Kerja dan Belajar Online

P.SIDIMPUAN | Jelajahnews.id - Krisis BBM pasca banjir bandang dan longsor semakin memperparah kondisi kehidupan warga di Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel).

Kelangkaan dan lonjakan harga bensin hingga mencapai Rp30 ribu-Rp45 ribu per liter membuat mobilitas masyarakat lumpuh.

Situasi ini memperburuk kondisi warga yang bergantung pada transportasi harian untuk beraktivitas.

Baca Juga:

• Di Tengah Bencana, Pengecer BBM ‘Menari di Atas Derita Warga'? Polisi Ancam Tangkap Oknum Pelakunya

Dampaknya paling dirasakan oleh para PNS yang harus menempuh perjalanan jauh menuju lokasi kerja serta orang tua siswa yang kesulitan mengantar anak mereka ke sekolah..

Antrean panjang di SPBU tak kunjung terurai, sementara pasokan BBM dari luar daerah terhambat akibat akses jalan yang terputus di sejumlah titik.

Di tengah situasi ini, banyak warga terpaksa memilih tidak beraktivitas karena keterbatasan transportasi.

"Kami bukan tidak mau bekerja, tapi sama sekali tidak bisa bergerak. Harga bensin sangat mahal dan barangnya pun tidak ada.

Kami minta pemerintah mengambil langkah cepat," ujar salah satu pegawai negeri sipil yang sehari-hari bertugas di Tapsel namun tinggal di Padangsidimpuan.

Kondisi serupa dialami para orang tua siswa. Banyak dari mereka terpaksa meliburkan anak karena tidak mampu membeli BBM atau tidak bisa mengakses kendaraan umum yang juga berhenti beroperasi akibat krisis.

Di tengah kesulitan yang semakin kompleks ini, Ketua Bangsa Institute, A.J. Siagian, S.Pd., mengusulkan agar pemerintah daerah segera mengeluarkan kebijakan darurat.

"Pemerintah sebaiknya menerbitkan himbauan untuk bekerja melalui Zoom online sampai keadaan kembali normal," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa solusi serupa dapat diterapkan pada dunia pendidikan.

"Kegiatan belajar-mengajar bisa kembali dilakukan melalui Zoom, seperti pada masa pandemi Covid-19.

Ini langkah realistis untuk menjaga agar pelayanan publik dan pendidikan tetap berjalan tanpa membebani masyarakat," tambahnya.

Menurutnya, kebijakan sementara ini penting untuk mencegah penurunan kualitas layanan publik dan mengurangi tekanan ekonomi warga yang sudah terpukul akibat bencana.

Warga juga mendesak pemerintah untuk mempercepat normalisasi distribusi BBM, memperbaiki akses jalan yang terputus, dan mengutamakan penyaluran BBM bagi sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan logistik.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu langkah konkret pemerintah daerah untuk memastikan stabilitas pasokan BBM dan penerapan kebijakan darurat yang dapat meredakan beban warga yang terdampak bencana.

Jika mobilitas belum pulih dalam waktu dekat, usulan penerapan sistem kerja dan belajar online diprediksi menjadi opsi paling masuk akal untuk mengatasi kebuntuan aktivitas masyarakat. (JN-Irul)