Pendapatan Sumut Turun 6,98 Persen, Gubernur Bobby Dorong Optimalisasi PAD di APBD 2026

MEDAN -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menghadapi tantangan fiskal pada tahun anggaran 2026 setelah target pendapatan daerah diproyeksikan turun. Hal itu disampaikan Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, saat menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 kepada DPRD Sumut dalam Rapat Paripurna di Gedung Dewan, Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Medan, Rabu (5/11/2025).

Dalam penyampaian ranperda tersebut, Bobby mengumumkan bahwa target pendapatan Pemprov Sumut tahun depan ditetapkan sebesar Rp11,67 triliun—lebih rendah sekitar Rp875,81 miliar atau 6,98 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini, menurutnya, merupakan dampak langsung dari berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,07 triliun atau sekitar 18,69 persen.

"Situasi ini harus menjadi momentum bagi kita semua untuk memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujar Bobby.

Baca Juga:

• Hadapi Penurunan TKD 2026, Gubernur Bobby Siap Bantu Daerah Akses Pendanaan Alternatif Non-APBD

Meski pendapatan mengalami penurunan, target PAD tahun 2026 menunjukkan tren positif. Pemprov Sumut menargetkan PAD sebesar Rp6,96 triliun, naik Rp547,76 miliar dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pembangunan daerah serta menutup sebagian kekurangan dari penurunan TKD.

Dalam kesempatan yang sama, Bobby memaparkan lima prioritas pembangunan Sumut pada 2026. Prioritas tersebut meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pertanian dan ketahanan pangan, infrastruktur, serta pengembangan berbasis kawasan strategis. Untuk bidang pendidikan, pemerintah menganggarkan Rp1,285 triliun lebih; kesehatan Rp499 miliar lebih; pertanian dan ketahanan pangan Rp151 miliar lebih; dan infrastruktur Rp1,5 triliun lebih.

Menurut Bobby, kebijakan APBD 2026 disusun berdasarkan tiga prinsip ilmiah fiskal, yakni efisiensi penggunaan anggaran, efektivitas kebijakan yang berfokus pada hasil (outcome) dan dampak (impact), serta kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD. Ia menekankan bahwa prinsip tersebut harus menjadi dasar seluruh perangkat daerah dalam merumuskan program pembangunan.

Pada bagian akhir sambutannya, Bobby menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menghadapi dinamika fiskal 2026. Ia menyebut DPRD Sumut bukan hanya mitra politik pemerintah, melainkan mitra akuntabilitas publik yang berperan penting menjaga arah pembangunan daerah.

"Kondisi fiskal yang berubah menuntut kita memiliki kesamaan visi. Sinergi yang kuat dan konsisten antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci untuk mewujudkan Sumut yang unggul dan berkelanjutan," tegas Bobby.

Ranperda APBD 2026 selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Sumut untuk disepakati sebagai dasar pelaksanaan anggaran di tahun mendatang.